Hanya prasangka Albari saja

Jadi ingat soal kenaikan pangkat. Ada saja kendalanya. Betul memang, masing masing perguruan tinggi, berbeda cara/proses pemberkasannya. Berikut ini, adalah perbedaan yang unik yang akan dituliskan disini.

1. Masa tunggu pengesahan dari sang bos pemberkasan adalah berbeda beda. Ada universitas yang lamanya masa tunggu satu minggu, ada juga yang sampai satu bulan bahkan lebih karena sang bos ini sering pergi keluar kota dan hanya ada di mejanya sebulan sekali, mungkin. Payahnya kok kejadian ini dibiarkan saja, bukannya yang kayak gini yang namanya menghambat proses? Kok ya nggak ada inisiatif untuk memecahkan masalah yang begini ini.

2. Lampiran yang harus selengkap mungkin. Betul, lampiran harus lengkap. Contohnya publikasi di jurnal. Sang pengaju kenaikan pangkat harus menyertakan lampiran. Nah yang membuat berbeda adalah jenis lampiran itu. Ada universitas yang mengakui reprint sheet dari publisher, namun ada juga universitas yang bersikeras harus menyertakan jurnal aslinya. Kalau jurnal ecek ecek, gampang saja, tinggal beli, selesai urusan. tapi coba kalau tulisan sang dosen dimuat di Journal Food Science. Dia bakal hanya mendapat reprint yang berupa kertas 10 halaman saja dari hasil tulisannya. Untuk beli, wah, tidak semudah itu. Nah lo, nggak bakal diakui kalau nggak menyertakan jurnal aslinya. Orang bawahan si Bos ini akan menolak mentah mentah lampiran 10 halaman ini, apalagi hanya menunjukkan secoret tulisan link publikasinya. So, akhirnya sang dosen akan mengakali dengan membuat tulisan murahan di jurnal ecek ecek agar bisa menyerahkan lampiran sebagaimana yang diharapkan. Payah kan? Nah lo…

Jadi ingat kisah teman saya yang baru pulang dari studi di luar negeri, yang kesemua tulisan di jurnal internasionalnya, sama sekali tidak bisa diakui untuk kenaikan pangkatnya. Kasihan.. Indonesia.. indonesia. Kapan majunya kalau gini terus.

Mengapa berawal dari mahasiswa? berikut ini alasannya.

1. Sejak awal mula masuk di universitas, sudah diajarkan sikap sewenang wenang dengan diberlakukannya OPSPEK dan semacamnya. Bukankah ini adalah bentuk pembelajaran yang tepat untuk mengenal rasa sewenang wenang? Yang berkuasa dialah yang memerintah, kakak kelasnya akan memerintah tanpa memperdulikan kemampuan mahasiswa sebagai bagian dari dendam masa lalu. Yang berkuasa memerintah dengan sekehendak hatinya, apa apa disuruh membawa Yang tidak perlupun, juga harus dibawa. Yang tidak adapun, harus diadaadakan. Ini juga kan satu dari potensi sifat sang penipu.

2. Latihan kok demonstrasi. Hal ini apa coba sisi baiknya. Yang ada hanyalah menumbuhkembangkan sikap berontak, tidak mau tahu aturan, dan sikap kasar. Apa nggak ada jalan untuk menegakkan demokrasi selain dengan demonstrasi? Indonesia belum saatnya untuk demokrasi.

Mestinya, semenjak awal, sudah diajari untuk berlatih memacu prestasi, misal dengan membuat group cerdas cermat atau lomba ketangkasan. Jadi mereka sudah dipupuk untuk memfokuskan diri sesuai dengan minat mereka. Bayangkan kalau ini dilakukan, awal tahun ajaran, akan ramai dengan yang namanya UGM cup, UNDIP cup, UI cup..

Yang kupikirkan akhir tahun ini adalah bagaimana cara akses jurnal internasional dari kantor. Undip mengklaim bisa akses Science Direct, walaupun masih free trial akses (dan tidak semua bidang studi) sampai dengan Januari ini.

Akses jurnal ini sangat penting untuk membuat langkah penelitian berikutnya (atau sebagai pijakan pada penelitian berikutnya). Penelitian yang dijalankan para mahasiswa, kadang hanya mengulang penelitian orang asing tahun 1977 misalnya. Nah lo, tertinggal terus kan kalau ga melihat jurnal.

Banyak juga penelitian yang tidak melihat pada perkembangan penelitian di tingkat internasional, so, mereka hanya “upyek” sendiri dalam lab. Dengan melihat jurnal, maka otomatis bisa mengamati perkembangan internasional.

Nah, katanya Undip adalah World Class University, so, sudah seharusnya punya akses yang tidak terbatas pada penelusuran jurnal. Majulah terus Undip.