MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- on 04.23.12
- Artikel
- No Comments
Mengurai Kekerasan Keagamaan
▪ Oleh Mudjahirin Thohir
DI antara sejumlah masalah sosial di negeri ini, selain kemiskinan, pengangguran, dan mafia hukum, ada juga kekerasan keagamaan. Ada sejumlah kelompok keagamaan yang menistakan kelompok keagamaan lain dengan berbagai dalih pembenaran ”agama” atas tingkah lakunya itu. Jika kondisi demikian tidak segera ditangani, tentu ini akan memperpanjang deretan permasalahan.
KONFLIK DAN DAMAI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL
Oleh Mudjahirin Thohir[2]
1. Pendahuluan
Manusia dari segi nurture, yakni dari lahir (by given) telah memiliki ciri-ciri bawaan sendiri seperti bentuk ketubuhan, warna kulit, dsb secara berbeda. Kemudian dari segi culture (budaya), manusia hidup dibesarkan dan dipengaruhi oleh lingkungan fisikal dan lingkungan sosial yang berbeda pula. Pengaruh dari keduanya itu, menjadikan kita pada batas-batas tertentu memiliki kemiripan, kesamaan, atau perbedaan. Dari perbedaan-perbedaan seperti inilah mulai kita kenal munculnya istilah kemajemukan.
KEBUDAYAAN DAN JATI DIRI BANGSA[1]
Sumbangan Pemikiran untuk Indonesia
Oleh Mudjahirin Thohir[2]
Pendahuluan
Kebudayaan yang saya maksud dalam kajian ini ialah kebudayaan berdasarkan teori ideasional, sedangkan konsep jati diri bangsa saya tempatkan sebagai “keakuan eksistensial’ warga bangsa Indonesia itu sendiri. Keduanya, yakni kebudayaan dan jatidiri bangsa tersebut akan saya kaji “sebagai ancangan ke depan”, sehingga pembicaraannya lebih kepada idealisasi kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia yang memungkinkan warga bangsa ini berpotensi dan potensial bersama kebudayaannya untuk dapat hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain secara terhormat. Tentu untuk ancangan seperti itu, kita perlu melihat kembali modal dasar apa yang sudah ada dan bagaimana keadaannya, lalu “tanpa berputus asa” berusaha selalu mencari jalan keluarnya.
Dalam teori ideasional, kebudayaan pada intinya adalah satuan-satuan pikiran, gagasan, keyakinan, dan spirit atau etos yang bersemayam dan yang mendasari rencana-tencana, adaptasi=adaptasi, pilihan-pilihan tindakan dan keputusan bagi umumnya warga bangsa terutama bagi para pengambil keputusan dari berbagai jenjang. Mulai dari jenjang lingkup kecil sampai lingkup besar seperti Negara bangsa. Sasaran kepada para actor yang berperan sebagai pengambil keputusan di sini karena corak dari perwujudan kebudayaan Indonesia ke depan apakah akan menjadi bangsa yang komparatif dan kompetitif atau sebaliknya, dipengaruhi (kalau tidak ditentukan) oleh para pengambil keputusan, yakni para pemimpin dari segala tingkatan. Hal ini mengingat bahwa – sifat dasar warga bangsa Indonesia adalah ‘patuh’. Kepatuhan kepada para pemimpin, baik dalam level dan dimensi yang berbeda-beda, pemimpin: agama, politik, ekonomi, dan budaya, dst. Ungkapan: patuh; mematuhi, kepatuhan – masih tetap menjadi dan dijadikan ‘kata kunci’ untuk dan atas nama keselarasan dalam berbagai pergaulan hidup di bumi Indonesia ini. Hanya saja masalahnya yang patut dipertanyakan ialah, apakah “patuh kepada aturan atau patuh kepada individu yang kebetulan menjadi pimpinan”. Yang pertama mengacu kepada keteguhan terhadap pilihan (sebagaimana ungkapan: “malang-malang putung, rawe-rawe rantas) dan kedisiplinan. Sedang kedua menggambarkan kepada etika feodalistik yang mengkonstruksi kehidupan sosial secara asimetrik.
PEMILUKADA DI JAWA TENGAH: ORIENTASI, PROSESI DAN IMPLIKASI
Oleh Mudjahirin Thohir[1]
I. Pendahuluan
Ada ungkapan berhikmah: “La islama illa bi jama’ah, wa la jama’ata illa bi imarah, wa la imarata illa bi tho’ah”. Arti bebasnya: “Tiada kedamaian dalam kehidupan masyarakat, kalau di dalam masyarakat itu tidak ada persatuan. Persatuan itu tidak akan terwujud kalau di dalamnya tidak ada kepemimpinan. Kepemimpinan itu tidak banyak maknanya kalau tidak ada ketaatan”.
Masyarakat dalam arti terkecil adalah rumahtangga atau keluarga. Dalam arti luas adalah Negara. Di antara keduanya adalah masyarakat daerah, seperti masyarakat Jawa Tengah. Jika masyarakat di beberapa daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam waktu dekat akan memilih pemimpin (bupati /walikota), maka menurut akal sehat, pemilukada[2] adalah untuk kepentingan mewujudkan kedamaian. Bagaimana agar pemilukada damai dan mendamaikan? Apa prasyarat untuk mencapai ke impian tersebut?
Jika pemilukada kita analogikan dengan jalan raya, maka sebetulnya di sana kita melihat banyak pengguna jalan. Kendaraan yang digunakan bisa berlainan, tempat yang mau dituju untuk dicapai juga berlainan. Tetapi ada satu impian bersama para pengguna jalan itu, yakni sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Untuk itu mereka memilih untuk tidak menabrak dan menghindar untuk ditabrak. Menabrak atau ditabrak, sama-sama ruginya. Rugi waktu, rugi kerusakan kendaraan, dst. Jadi ada kosep dasar, yaitu: selamat. Tetapi mengapa masih sering juga terjadi tabrakan?
MENYOAL TAYANGAN TELEVISI
Oleh
Mudjahirin Thohir
.
Tahun 1960-an, kondisi ekonomi negara Korea Selatan relatif sama dengan ekonomi negara Ghana. Dua negara ini, memiliki tingkat Produk Domestik Bruto per kapita setara. Tetapi 30 tahun kemudian, Korea Selatan menjadi raksasa industri dengan ekonomi terbesar ke-14 di dunia. Negara Korea Selatan hadir sebagai negara dengan perusahaan-perusahaan multinasional, ekspor mobil, alat elektronik, dan barang-barang canggih lainnya dalam jumlah besar, serta pendapatan per kapitanya, menjadi 15 kali lebih besar daripada Ghana. Bagaimana menjelaskan perubahan dahsyat seperti ini? Banyak faktor berperan, tetapi tidak syak lagi, budaya memainkan peran besar. Orang Korea Selatan menghargai hidup hemat, investasi, kerja keras, pendidikan, organisasi, dan disiplin. (Lihat Harrison & Huntington, eds. 2002).
AGAMA DAN NEGARA: KASUS INDONESIA
Pokok-pokok Pikiran[1]
Oleh Mudjahirin Thohir[2]
MASYARAKAT INDONESIA DAN RUU KEBAHASAAN[1]
Oleh Mudjahirin Thohir[2]
1. Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk yang terdiri atas masyarakat-masyarakat sukubangsa yang secara bersama-sama mewujudkan diri sebagai satu bangsa atau nasion yaitu bangsa Indonesia. Sebagai sebuah bangsa, masyarakat Indonesia hidup dalam sebuah satuan politik yaitu sebuah negara kesatuan yang bercorak republik yang menempati sebuah wilayah negara Indonesia.