MASYARAKAT INDONESIA DAN RUU KEBAHASAAN

Oleh Mudjahirin Thohir

1. Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk yang terdiri atas masyarakat-masyarakat sukubangsa yang secara bersama-sama mewujudkan diri sebagai satu bangsa atau nasion yaitu bangsa Indonesia. Sebagai sebuah bangsa, masyarakat Indonesia hidup dalam sebuah satuan politik yaitu sebuah negara kesatuan yang bercorak republik yang menempati sebuah wilayah negara Indonesia.

2. Kemajemukan (pluralitas) masyarakat Indonesia, dapat dilihat dari berbagai sisi, seperti dari satuan-satuan wilayah tempat tinggal, kesukubangsaan, keagamaan, sampai pada penggolongan sosialnya. Pada batas-batas tertentu, masyarakat majemuk demikian ini memiliki aneka budaya dan bahasa yang berbeda-beda (misalnya bahasa daerah atau bahasa kesukubangsaan), dan pada batas-batas yang lain, masyarakat-masyarakat sukubangsa ini disatukan bukan saja dalam arti politik yaitu satu bangsa, tetapi juga karena alasan itu, mereka, sebagai warga bangsa memiliki bahasa kesatuan yaitu bahasa Indonesia. Ini berarti, setia warga bangsa secara ideal harus memiliki dua bahasa sekaligus yaitu bahasa daerah dan bahasa nasionalnya. Masing-masing digunakan sesuai dengan situasi dan sasaran yang ingin dicapai.

3. Konsekuensi dari kenyataan demikian ialah, pertama, bahasa Indonesia tidak akan pernah bebas dari masuknya unsur-unsur bahasa daerah maupun bahasa-bahasa asing karena individu-individu (warga bangsa Indonesia) itu, tidak saja terbatas dan dibatasi untuk berinteraksi hanya dengan warga sukubangsa yang sama, tetapi juga berinteraksi dengan suku-suku bangsa yang berbeda-beda bahkan dengan warga bangsa asing. Kedua, kenyataan demikian itu juga akan menghadirkan kenyataan yang lain, yaitu tidak semua kosakata yang digunakan di dalam berinteraksi di antara mereka sendiri, dimengerti sepenuhnya. Masalahnya, penyerapan kosakata dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seringkali hadir dan dihadirkan secara tidak disadari (spontan) atau disadari untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk keakraban, atau untuk kebanggaan misalnya sebagai tanda keterpelajaran.

4. Fenomena seperti itu menandai bahwa bahasa itu sejatinya adalah dinamis sehingga bahasa Indonesia, tidak bisa menutup diri. Sepuluh tahun yang lalu misalnya, sejumlah kosakata bahasa daerah termasuk kosakata bahasa asing, secara tegas dapat dikatakan bahwa kosakata itu tidak termasuk kosakata bahasa Indonesia, tetapi dewasa ini, yakni ketika ia sudah digunakan secara luas oleh warga bangsa Indonesia, maka secara ad hoc atau secara sosiologis sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Terserapnya kosakata bahasa daerah lebih-lebih kosakata bahasa asing, berjalan seirama dengan kecepatan ilmu dan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dalam satu segi, dan kecepatan mobilitas penduduk baik secara horizontal maupun vertikal dalam segi yang lain.

5. Kalau dalam RUU KEBAHASAAN, misalnya pada pasal 24, disebutkan bahwa “pengembangan bahasa Indonesia dapat memanfaatkan unsur bahasa daerah dan bahasa asing”, maka pengertian pengembangan di sini apakah diserahkan sepenuhnya kepada si pengguna bahasa itu sendiri, atau ada semacam rambu-rambu dari pemerintah (cq. Diknas) untuk melakukan pengaturan-pengaturan. Jika ada peraturan tentang hal itu, bagaimana bunyi termasuk efektivitasnya. Jika tidak ada, lantas bagaimana wujud bahasa Indonesia itu sendiri nantinya?
Perlu dipahami bahwa serapan dari kosakata bahasa daerah atau bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia, adalah tahapan awal. Untuk tahapan selanjutnya, bisa jadi serapan itu berupa ungkapan, kalimat, bahkan gaya bertuturnya. Serapan kalimat, dan gaya bertutur bahasa daerah atau bahasa asing yang digunakan oleh orang Indonesia pada saat mereka berbahasa Indonesia, bisa berarti bahwa mereka sedang atau telah memilih logika berfikir menurut umumnya kepribadian warga sukubangsa atau warga asing. Dalam konteks seperti inilah, pemerintah perlu bersikap tegas mengenai ukuran “berbahasa Indonesia yang baik dan benar” itu seperti apa.

6. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak saja terkait dan dikaitkan kepada situasi penggunaan misalnya dalam situasi resmi, tetapi juga perlu dipikirkan secara sungguh-sungguh ukuran “yang baik” dan “yang benar” dalam berbahasa Indonesia bagi warga bangsa Indonesia sendiri khususnya – dalam situasi resmi sekalipun – apakah bebas dan dibebaskan untuk menggunakan serapan kosakata, ungkapan, dan tatakalimat (baca: gaya bertutur) menurut struktur bahasa asal yang diserap, atau ada pembatasan-pembatasan. Dalam konteks seperti ini, saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya “orang berbahasa itu, sesungguhnya tidak saja melulu berurusan dengan soal pikiran, tetapi juga perasaan, di samping sasaran yang ingin dicapai yaitu optimalisasi hasil dibalik penggunaan serapan kosakata atau ungkapan yang berasal dari bahasa daerah ataupun bahasa asing. Di sinilah sebetulnya dilema kebahasaan ketika ia dicoba diundang-undangkan. Mengapa? Tidak lain karena bahasa lebih dominan sebagai alat berkomunikasi daripada sebagai alat mengatur dan menjadi aturan. Secara psikologis, kecenderungan orang berkomunikasi lebih mengutamakan hasil daripada aturan itu sendiri.

7. Persoalannya menjadi semakin sulit ketika kita melihat kenyataan bahwa terhadap aturan hukum saja banyak orang Indonesia yang suka melanggarnya, apalagi untuk aturan kebahasaan dan aturan bagaimana berbahasa Indonesia. Namun demikian, undang-undang kebahasaan itu tetap perlu dan diperlukan.***

Leave a Reply