MITOS DALAM KONTEKS POLITIK LOKAL

MITOS DALAM KONTEKS POLITIK LOKAL

1. Asal-usul Mitos dalam persepsi Warga

M
asyarakat Gebangsewu kabupaten Demak dewasa ini adalah penerus keturunan para nenek-moyang mereka yang mungkin sudah beberapa ratus tahun lalu. Areal atau wilayah pedukuhan itu, semula adalah berbentuk rawa-rawa tetapi karena endapan lumpur-lumpur secara berulang dibawa oleh air hujan dan banjir, rawa-rawa itu lantas sebagiannya berubah menjadi daratan yang di sana sini ditumbuhi oleh berbagai semak belukar. Jadi sebelum ada penghuninya, daerah tersebut merupakan daratan berupa rawa-rawa dengan semak-belukar. Dalam pandangan umumnya orang Jawa, daerah hutan, daratan dengan semak-belukar seperti itu dihuni oleh makhluk-makhluk halus, dan hewan-hewan buas.
Dengan pertambahnya jumlah penduduk, terjadilah penyebaran manusia ke tempat-tempat yang dianggap memungkinkan untuk tempat hunian, sebagaimana areal yang sekarang dinamakan dukuh Gebang Sewu. Manusia berpencar termasuk ke daerah ini, baik karena alasan menghindar dari kejaran lawan, maupun karena upaya membuka lahan pemukiman baru. sambil mengembangkan pola-pola pertanian di lahan-lahan sekitarnya. Orang pertama (nenek moyang) yang datang (babad alas) ke areal baru ini, dalam tradisi masyarakat Jawa disebut sebagai cikal-bakal (bibit-kawit) yang secara sosial dikategorikan sebagai pepundhi.
Pepundhi hampir selalu dipahami sebagai orang kuat karena daerah yang belum berpenghuni (hutan; rawa-rawa) diyakini sebagai daerah demarkasi yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus dan hewan-hewan buas. Dengan membuka pemukiman baru berarti pepundhi (nenek moyang warga setempat) memiliki kedigdayaan karena mampu mengusir makhluk-makhluk halus dan hwan-hewan buas yang ada. Keyakinan seperti itu, dalam satu segi dipakai untuk mengidentifikasi diri sebagai anak keturunan dari nenek-moyang yang memiliki kedigdayaan. Sedang dalam segi yang lain, menjadi awal dari timbulnya kepercayaan kepada adanya kekuatan-kekuatan gaib, dan roh-roh jahat.
Dalam perkembangan berikutnya, nenek-moyang yang telah berhasil mengusir roh-roh halus tersebut, akan membawa keluarga dan kerabat untuk bersama-sama membangun perkampungan (pedukuhan) baru, sehingga tumbuh suatu komunitas dalam suatu areal pemukiman .
Tumbuhnya komunitas dan pemukiman, akan diikuti dengan pembabatan dan pengolahan areal-areal baru yang akan digunakan untuk lahan-lahan bercocok tanam (lahan pertanian). Sudah barang tentu, pola dan system bercocok tanam masih menggunakan teknologi yang amat sederhana. Ini artinya, tingkat ketergantungan kepada derma alam masih sangat tinggi. Dan itulah sebabnya, dunia mitis (lihat Peursen, 1976), tidak saja menyelimuti tetapi juga mendasari aktivitas hidup mereka sehari-hari. Kerangka berfikir mitis itu menjadi dan dijadikan model strategi dalam kerangka pemenuhan kebutuhan biologis yang bercorak primer, kebutuhan sosial, dan kebutuhan integratifnya.

Perjalanan sejarah masyarakat dari generasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, memang tidak ada data tertulisnya, termasuk tidak bisa dilacak dari cerita lisan. Dengan kata lain, tidak ada atau belum ada data tertulis maupun informasi lisan dari para informan yang bisa dijadikan pegangan. Namun demikian, dapat diperkirakan bahwa masyarakat yang tinggal di pedukuhan (sekarang disebut dukuh Gebang Sewu) sudah ada sebelum kehadiran Islam di Jawa.
Kehadiran kerajaan Islam di Demak, yaitu sekitar abad 15 Masehi, memungkinkan mulai terjadi hubungan yang bergerak dari hak dan kewajiban antara rakyat dengan raja (kerajaan). Di antara hak rakyat adalah memperoleh pengayoman raja, dan karena hak-hak yang diterimanya itu, rakyat juga memiliki kewajiban untuk menyetor sebagian hasil bumi sebagai pajak kepada raja yang memerintahnya. Proses dari penyetoran pajak tersebut, umumnya melalui suatu perantara atau pegawai penarik pajak yang biasanya diangkat oleh kerajaan seperti bekel atau pamong-praja dan semisalnya. Apa yang dipentingkan bagi para pamong-praja yang bertugas sebagai penarik pajak adalah memperoleh hasil dengan tanpa mempertimbangkan apakah pertanian rakyat itu dapat dipanen atau tidak; apakah rakyat mampu menyetor pajak atau tidak; apakah rakyat mengalami kesulitan atau tidak. Dengan demikian, penarik pajak akan memaksa rakyat, sementara rakyatnya sendiri hidup dalam kemiskinan. Dengan kata lain, terjadi perlakuan secara sewenang-wenang yang dilakukan oleh para pamong-praja kepada rakyat. Ketidakberdayaan rakyat seperti itu, direspons dengan kepasrahan.
Sunan Kalijaga yang semasa mudanya sering bertandang ke berbagai pedukuhan, rupanya melihat keadaan rakyat yang menderita, yang disebabkan terutama oleh ulah para pegawai kerajaan yang bertugas sebagai penarik pajak tersebut. Melihat keadaan demikian, sunan Kalijaga bukan saja datang ke pedukuhan untuk menyebarkan Islam tetapi juga membela rakyat kecil, disertai dengan menghardik para pegawai/ petugas pengumpul pajak. Dengan demikian, Sunan kalijaga tidak saja menghibur rakyat kecil dengan sikap-sikap keagamaan yang bercorak akomodatif, mengedepankan sikap pasrah sambil bermohon kepada Allah agar dikaruniai ketenangan, tetapi juga membentengi kepentingan rakyat dengan cara membuat demarkasi agar para pegawai kerajaan atau penarik pajak itu tidak bisa masuk lagi ke daerah di mana rakyatnya menderita. Karena posisi Sunan Kalijaga sebagai waliyullah , maka cara beliau membentengi daerah tersebut dari kesewenang-wenangan para penarik pajak tadi adalah dengan melingkari atau mengelilingi dukuh tersebut dengan naik kuda, lalu menancapkan sebilah pohon (tongkat) sebagai titik batas demarkasi, sambil nyabdo (bersumpah): “endi ono pejabat sing jahat mlebu dukuh kene, bakal tinemu kacilakan” (kalau ada pejabat yang bersikap jahat masuk ke dukuh ini, akan menemui nasib celaka). Konon, tongkat yang ditancapkan itu lambat laun berubah bentuk menjadi pohon sepat.
Dari peristiwa itulah kemudian masyarakat baru merasakan hidup tenang karena tidak ada lagi pegawai kerajaan yang berniat jahat yang berani lagi memasuki kawasan itu hingga masa kerajaan-kerajaan sesudahnya.
Pada era penjajahan Belanda, berbagai daerah khususnya di Jawa, juga dijadikan sasaran bagi pemerintahan kolonial untuk menyebarkan pengaruhnya, termasuk di Demak. Tetapi karena karomah Sunan kalijaga itu, berbagai usaha Belanda memasuki daerah (dukuh) Gebangsewu selalu gagal. Berbagai keterangan yang dihimpun di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang Belanda yang mati sebelum memasuki dukuh ini. Senjata-senjata mereka juga tidak mumpan untuk diarahkan ke pedukuhan ini .
Serangkaian peristiwa yang saling terkait sejak era kerajaan Islam sampai pada masa penjajahan, sabdo Sunan Kalijaga tersebut, tersosialisasikan secara turun-temurun sebagai mitos sehingga menjadi pengetahuan kolektif warga masyarakat tersebut. Cerita dari mulut ke mulut itu menyebar menjadi pengetahuan kolektif warga setempat dan juga merambah pada masyarakat sekitar, sehingga lama-kelamaan kronik “perjalanan” Sunan Kalijaga termasuk pembuatan demarkasi dan sabdo-nya, dipahami dan didudukkan sebagai mite yang dibedakan dengan lagenda .
Mite atau mitos yang bersumber pada sabdo (sumpah) Sunan Kalijaga sebagaimana terurai di atas, bisa timbul-tenggelam sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi dan yang terjadi dalam kaitannya dengan politik local maupun nasional. Begitu pula tafsir terhadap pesan mitos tersebut.
Pada tingkat politik local, terjadi pemanfaatan mitos tadi untuk kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Misalnya pada era sebelum dan selama masa pemerintahan tingkat desa yaitu sekitar tahun 1970-an. Pada tahun-tahun itu terjadi pencalonan pejabat kepala desa. Dengan demikian terjadi persaingan untuk memperebutkan jabatan kepala desa benteng Mati. Salah satu calon yang memperebutkan adalah Madniti (alm).
Kesungguhan Madniti untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa pada desa Benteng Mati, kurang mendapat respon tokoh-tokoh masyarakat dukuh Gebangsewu untuk mendukungnya. Kendatipun begitu, Madniti tetap maju dan kebetulan dia bisa memenangkan suara sehingga yang bersangkutan didudukkan sebagai kepala desa Benteng Mati. Rupanya, dengan telah menduduki jabatan sebagai kepala desa, Madniti masih tetap menaruh dendam. Ia melakukan flued politics (politik balas dendam) yaitu dengan mengabaikan kepentingan masyarakat dukuh Gebangsewu, sambil mem-blow-up mitos tadi, agar masing-masing pihak, termasuk pejabat pemerintah daerah menerima alasan Madniti mengabaikan masyarakat pedukuhan tersebut.
Pilihan Madniti seperti itu, rupanya berbarengan dengan program Golkar (lewat pejabat yang berwenang), yaitu menjadikan kekuatan Golkar menjadi kekuatan mayoritas, di mana salah satu caranya ialah melakukan golkarisasi penduduk. Kebetulan mayoritas penduduk Gebangsewu adalah kategori muslim santri, yang karenanya “diragukan” loyalitasnya kepada golkar. Masyarakat pesisir Jawa yang berkategori santri, dinilai akan lebih cenderung memilih atau berafiliasi politik kepada parpol yang bernafaskan keagamaan seperti partai NU (sebelum 1974) dan partai PPP.
Dari serangkaian sejarah lokal masyarakat Gebang Sewu dilihat dari mitos dan kepentingan politik lokal, dapat dipolakan dalam bentuk matriks sebagai berikut.

Masyarakat I Rawa-rawa
(Belum ada pemukiman)  Mbabak yoso
(Pundhen)  Lahirnya
Komunitas Animisme/ dinamisme

II Zaman kerajaan Islam (Sunan kalijogo)
+1500


Pegawai kerajaan (penarik pajak bumi)


Penduduk masih sangat terbatas Sikap selaras, pasrah, welas, menghindar

III Zaman Pangeran Mijil

 Pegawai kerajaan (penarik pajak bumi)

 Perkawinan keluar sudah mulai dikenal Sikap selaras, pasrah, welas, menghindar

IV Zaman kolonial
 Pegawai pribumi
 Jaringan keluar mulai dilakukan Mulai mengenal Islam sunni

V Zaman Perdikan
(Madniti)
1975-1985


Politik balas dendam

 Terabaikan, pengucilan, dan penyebaran mitos negatif Penguatan ke-NU-an

VI
Zaman Orba

Golkarisasi

Politik imbalan
Komunitas santri

VII
Zaman Reformasi
 Pembangunan dlm rangka KAT atas mitos
(Depkes sos)
 Redifinisi/ klasifikasi KAT (jawa vs luar Jawa) Janji, harapan, & kenyataan

2. Pola Kepemimpinan

B
erdasarkan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan, di Perdukuhan Gebangsewu terdapat sejumlah nama yang cukup strategis menandai dinamika masyarakat setempat. Sejumlah nama itu, antara lain menjabat pamong desa, yang secara struktural ikut menata wilayah setempat, yakni sebagai Bekel, Bayan, dan Modin.
Bekel, secara struktural memegang kendali pemerintahan dukuh atau lazim disebut juga sebagai kepala dukuh atau dusun (Kadus). Peran Bayan di Gebangsewu secara umum biasanya lebih umum membantu Bekel dalam mensosialisasikan program lurah (kepala desa), namun lebih dari itu dia bertugas sebagai pembantu umum yang diakomodasi dalam struktur formal. Sedangkan Modin lebih cenderung menjalankan fungsi sebagai pemimpin ritual sosial keagamaan, baik sebagai imam masjid misalnya, maupun sebagai pemimpin aktivitas ritual lainnya.
Di luar ketiga profesi strategis tersebut, akan profesi lain yang tak kalah berapan dalam membangkitkan dinamika sosial masyarakat Gebangsewu, yaitu peran seorang pengajar (guru). Di Pedukuhan Gebangsewu, seorang guru lebih cenderung pada pendekataan keagamaan (Islam), sehingga aktivitasnya lebih mengarah kepada norma-norma pelajaran agama.
Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan sejumlah informan, ditemukan bahwa di Pedukuhan Gebangsewu terdapat nama-nama yang secara turun-temurun menjabat sebagai bekel, bayan, modin, dan guru agama. Artinya, jika pada puluhan tuhun ayahnya atau kakeknya berprofesi sebagai Bekel, Bayan, Modin, dan guru agama, maka anak dan cucu mereka pun meneruskannya.
Berikut ini adalah nama-nama yang secara turun temurun memegang jabatan sebagai pamong desa:

JABATAN NAMA PAMONG NAMA ORANG TUA
Bekel Alustat Masran
Bayan Suwandi Mastur
Modin Ichwanto Muhamad
Sumber: Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan

Sedangkan satu-satunya guru agama yang sekarang dipegang oleh Abdullah Maksum, sebenarnya ada garis keturunan dari Haji Salamun (kakek) yang pertama kali menyebarkan faham ahlussunnah wal jamaah, kemudian dikembangkan oleh Mahmudi Salam ( ayah).
Nama-nama strategis dengan didukung pranata sosial yang berlaku itulah lebih cenderung menandai pengambilan keputusan dan dinamika masyarakat. Musyawarah warga – baik dalam rangka menyusun program kegiatan maupun mengatasi sejumlah permasalahan – berupa mejlis taklim ampun Sinoman, justru lebih digerakkan oleh tokoh-tokoh strategis ini.
(Sistem pengambilan keputusan, peran dan fungsi kepemimpinan tradisional, serta pengaruh kepemimpinan formal terhadap kepemimpinan tradisonal)

3.. Pemberdayaan Masyarakat Terpencil
P
embangunan pada dasarnya adalah kemauan dan kesanggupan melakukan perubahan yang direncanakan terhadap masalah-masalah atau masyarakat yang dijadikan sasaran perubahan itu sendiri, baik dalam kaitannya dengan hal-hal yang bersifat fisik maupun nonfisik, seperti sosial dan kebudayaan. Sifat dan hasil yang dikehendaki pada setiap perubahan yang direncanakan itu adalah menuju kepada perbaikan-perbaikan. Dengan demikian, pembangunan harus bergerak dari, dan menuju kepada perbaikan.
Pembangunan yang di dalamnya mengandung makna perbaikan, di dalam kenyataannya, tidak selalu berhasil. Ketidakberhasilan pembangunan bisa karena pemahaman, pendekatan, dan tujuan yang ingin dicapai, tidak sesuai atau bertentangan dengan subyek pembangunan itu sendiri.
Pembangunan masyarakat terpencil, hanya dimungkinkan dapat berhasil kalau agen-agen yang melakukan perubahan itu telah memahami lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan kebudayaan masyarakat, beserta dengan karakter masyarakat. Louis Wirth (dikutip oleh Suparlan, 1995: 19) menjelaskan bahwa masyarakat-masyarakat terpencil itu dapat terbagi menjadi 4 kategori. Pertama, yang bercorak majemuk yaitu yang hidup berdampingan dengan golongan-golongan lain yang dominan yang ada dalam masyarakat setempat tetapi yang tetap mempertahankan cirri-cirinya yang khusus sebagai masyarakat terpencil karena adanya toleransi. Kedua, yang bercorak terasimilasi, dan ketiga, yang bercorak mengisolasi diri dari kehidupan masyarakat luas. Karena tidak memiliki kontak-kontak kebudayaan dengan masyarakat luar secara intensif, baik karena alasan diisolasi atau mengisolasi diri, maka ciri-ciri umum masyarakat terpencil adalah cirri-ciri ketertinggalannya.

Ketertinggalan itu disebabkan antara lain: tinggal dalam suatu kawasan terpencil yang tidak mudah dijangkau atau karena masyarakat ini masih membatasi diri untuk “berhubungan” dengan dunia luar. Masyarakat seperti ini, umumnya masih terikat secara kuat dengan system atau pranata kekerabatan yang berlaku dan yang diberlakukan di antara warga masyarakat yang bersangkutan. Karena itu, system ekonomi yang dikembangkan sepenuhnya masih bercorak ekonomi subsisten. Bertani untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar, dengan model peralatan teknologi yang masih amat sederhana, sehingga keberhasilannya masih sangat tergantung pada derma alam. Akibatnya, tingkat kemajuan masyarakat demikian ini dibanding dengan masyarakat-masyarakat lain yang sudah terbuka dan membuka diri dengann “dunia luar” masih sangat ketinggalan.
Konsep pembangunan yang merata dan berkesinambungan untuk semua warga masyarakat di Indonesia, seharusnya juga mulai diberlakukan kepada masyarakat-masyarakat adat terpencil yang berkondisi seperti di atas. Karena itulah, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memulai memperhatikan masyarakat-masyarakat adat terpencil, sehingga mereka bisa mengejar ketertinggalannya.

5. Penutup
D
ari serangkaian paparan di atas, pada akhirnya saya ingin mengatakan bahwa: (1) Masyarakat-masyarakat terpencil yang ada di berbagai daerah di Jawa tengah, pada dasarnya belum secara baik diidentifikasi sehingga juga belum diketahui sosoknya secara pasti. (2) Ciri-ciri dari masyarakat terpencil itu, dewasa ini juga sudah mengalami berbagai perubahan, sehingga pemerintah tidak perlu terpaku kepada criteria-kriteria baku tetapi lebih menekankan kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal dalam lingkungan yang terpencil, terisolir, dan dalam banyak hal masih bercorak hidup sederhana, miskin dan terbelakang. (3) Untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan kepada masyarakat-masyarakat terpencil itu, perlu terlebih dahulu dilakukan pengkajian-pengkajian kelayakan. Dan (4) dalam proses pemberdayaan dan pembangunannya, sedapat mungkin dilakukan dengan pendekatan yang adaptif humanities serta melibatkan warga masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, nantinya mereka bisa mandiri dan tidak tergantung lagi.

Daftar pustaka
Abdullah, Irwan
1999 “Dari Bounded System ke Bordeless Society: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Masa Kini”. Dalam Antropologi Indonesia. No. 60, Th.XXIII. Agustus-Oktober. Hlm. 11-18.
Budhisantoso, S
1997 “Pembangunan Nasional Indonesia dengan Berbagai Persoalan Budaya dalam Masyarakat Majemuk”. Dalam Koentjaranigrat dan Antropologi di Indonesia. Masinambow, E.K.M. ed. Jakarta: Obor. Hlm. 127-138.

Danandjaja, James
1989 “The Impact of Modernization on a Traditional Culture: a Trunyanese Case”. Dalam Antropologi Indonesia. No. 45, Th.XIII. Januari-Maret. Hlm. 11-17

Kartika, Sandra dan Gautama, Candra, eds
1999 Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara. Jakarta: AMAN.
Kodiran
1976 “Kebudayaan Jawa”. Dalam Koentjaraningrat, ed. Hlm. 327- 345.

Koentjaraningrat, ed.
1976 Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta. Djambatan
1985 Ritus Peralihan di Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka.

Koentjaraningrat
1984 Kebudayaan Jawa. Jakarta. Balai Pustaka.
1985 Äzas-azas Ritus, Upacara, dan Religi”. Dalam Koentjaraningrat, ed. Hlm. 11-48.
1986 Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta. Aksara Baru.
1990 Sejarah Teori antropologi II. Jakarta. UI Press.

Marzali, Amri
1997 “Klasifikasi Tipologi Komunitas Desa di Indonesia”. Dalam Koentjaranigrat dan Antropologi di Indonesia. Masinambow, E.K.M. ed. Jakarta: Obor. Hlm.139- 150.

Pontjosutirto, Sulardjo
1985 “Upacara Ruwat di Jawa”. Dalam Koentajaraningrat, ed. Hlm. 108-127.

Sairin, sjafri
1997 “Dimensi Budaya Program Inpres Desa Tetinggal”. Dalam Koentjaranigrat dan Antropologi di Indonesia. Masinambow, E.K.M. ed. Jakarta: Obor. Hlm. 151-164.

Sulaiman
1985 “Upacara Tedhak Siten di Jawa”. Dalam Koentjaraniungrat, ed. Hlm. 101-107.

Suparlan, Parsudi
1995 ng Sakai di Riau – Masyarakat Terpencil dalam Masyarakat Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
1997 Äntropologi dan Pembangunan”” Dalam Koentjaranigrat dan Antropologi di Indonesia. Masinambow, E.K.M. ed. Jakarta: Obor. Hlm. 61-68.
2000 Ëthnicity and Nationality among The Sakai: The Transformation of an Isolated Group into a Part of Indonesia Society”. Dalam Antropologi Indonesia. Th. XXIV. No. 62. Mei-Agustus. Hlm. 55-74.
Wiryomartono, A. Bagoes P
1993 “Badui dalam Tantangan Modernitas”. Dalam Prisma. No. 6. Th. XXII. Hlm. 3-22.

Leave a Reply