MASYARAKAT PESISIR

SOSIOLOGI PEDESAAN

MASYARAKAT JAWA PESISIRAN

 

Oleh Mudjahirin Thohir

 

 

 

1. Pendahuluan

Pada dasarnya, manusia, dalam batas-batas tertentu, memiliki kepribadian, gaya hidup, dan kecenderungan-kecenderungan yang (a) sama dengan manusia lain; (b) sama dengan sebagian manusia lain; dan (c) tidak sama dengan manusia lain. Bagaimana ketiga kemungkinan itu bisa dijelaskan berdasarkan pada perspektif antropologis? Demikian pula, bagaimana karakteristik masyarakat Jawa Pesisiran, apakah mereka memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan masyarakat Jawa yang berada dalam wilayah (sosialisasi) Negarigung dan Mancanegari? Jika memang menunjukkan perbedaan-perbedaan, maka pada masalah-masalah apa perbedaan itu bisa dilihat, dan faktor-faktor apa yang menyebabkan perbedaan itu ada? Kemudian ketika kita sudah bisa menandai corak dari masyarakat Jawa Pesisiran itu,  maka bagaimana kita bisa mendekati mereka secara pas sehingga sasaran untuk dapat memberdayakan potensi mereka dapat berjalan dengan baik?

        Dalam tulisan ini akan dibicarakan masalah tipologi masyarakat Jawa dan kebudayaannya, khususnya masyarakat Jawa Pesisiran.

 

2. Tipologi Masyarakat Jawa

Dilihat dari dekat jauhnya dari pusat-pusat pemerintahan administratif, masyarakat Jawa bisa dibedakan ke dalam dua jenis yaitu (a) mereka yang tinggal di perkotaan dan, (b) yang tinggal di pedesaan. Penduduk perkotaan adalah mereka yang tinggal di pusat-pusat kota propinsi, kota madya, dan kabupaten. Dewasa ini penduduk yang tinggal di pusat  kota kecil di Jawa seperti kawedanan dan kecamatan pun sudah bisa dikategorikan sebagai orang-orang kota. Masalahnya prasarana dan sarana perkotaan sudah mulai tersedia di daerah pusat-pusat  kawedanan dan atau kecamatan, kendati dalam skala yang lebih kecil dan terbatas. Salah satu ciri dari perkotaan – dalam unit yang paling kecil – warganya dipimpin oleh seorang lurah bukan kepala desa.  Ini berarti, desa-desa yang tersebar dan yang masih dipimpin oleh kepala desa masuk dalam kategori penduduk pedesaan. Namun demikian, ada juga desa-desa yang berdekatan dengan perkotaan, termasuk  penduduk yang ada di dalamnya, yang sudah mulai bisa memanfaatkan fasilitas dan bahkan bergaya hidup orang kota.

        Warga kota ataupun warga desa, keduanya tinggal secara menyebar dalam lingkungan yang berbeda.  Lingkungan hidup mereka, adakalanya berupa (a) pegunungan, (b) dataran, dan (c) pantai. Istilah pantai di sini lebih mengacu kepada “laut”. Jadi, masyarakat pantai adalah masyarakat yang tinggal di kawasan yang relatif dekat dengan laut. Jadi, masyarakat pantai adalah masyarakat yang tinggal di kawasan yang relatif dekat dengan laut. Tetapi kalau tinjauannya pada wilayah kebudayaan Jawa dari masa lalunya yaitu pada masa kerajaan Mataram[1], maka masyarakat Jawa di sini dapat dibedakan ke dalam tiga tipe wilayah kebudayaan, yaitu (a) negarigung, (b) mencanegari, dan (c) pasisiran.

        Daerah Negarigung yaitu daerah di seputar kota Solo dan Yogyakarta. Masyarakat di kedua daerah itu disebut “tiyang negari” (orang negeri). Kebudayaan yang dahulunya berakar dari keraton. Oleh karena berakar dari keraton, maka peradabannya masuk pada ketegori peradaban besar. Ciri dari peradaban ini ialah:  mengutamakan kehalusan (baik bahasa, tingkah laku, maupun kesenian).  Pandangan-pandangan keagamaannya (dahulunya) cenderung sinkretik (bandingkan pada Geertz, 1984, Koentjaraningrat, 1984).

Daerah  Mancanegari  adalah suatu sebutan untuk daerah-daerah di luar kota Solo dan Yogyakarta. Masyarakat yang hidup dalam peradaban ini disebut sebagai “tiyang pinggiran” (orang pinggiran). Daerah Mancanegari ini merupakan daerah pinggiran dari kebudayaan yang berkembang di kerajaan Jawa Mataram pada antara abad ke-17 hingga abad ke-19. Masyarakat Mancanegari memiliki kemiripan-kemiripan dengan masyarakat Negarigung dalam hal pementingan tutur bahasa dan keseniannya, kendatipun kualitasnya tidak sebaik atau sehalus peradaban kraton. Demikian juga soal pandangan keagamaannya (dahulunya dan mungkin sampai sekarang) ada kecenderungan kepada agama Kejawen.

Daerah Pesisir adalah suatu daerah di sepanjang daerah pantai utara pulau Jawa. Daerah sepanjang pantai utara (pesisiran) pulau Jawa ini dibagi ke dalam dua kategori yaitu Pesisiran Barat dan Pesisiran Timur. Yang pertama, meliputi daerah-daerah: Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Wirodesa, Tegal, dan Brebes. Yang kedua meliputi daerah: Cengkal Sewu, Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Lasem, Juwana, Pati, Kudus, dan Jepara (De Graaf, 1949; Schrieke, 1959, dan Ricklefs, 1974. Dikutip dari Hardjowirogo, 1983: 105).

 

DAERAH PANTAI UTARA JAWA (PESISIRAN)

BARAT

Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Wirodesa, Tegal, dan Brebes.

 

TIMUR

Cengkal Sewu, Surabaya, Gresik, Sedayu, Tuban, Lasem, Juwana, Pati, Kudus, dan Jepara.

 

        Masyarakat Pesisiran menunjukkan beberapa ciri. Sikapnya cenderung lugas, spontan, tutur kata yang digunakan cenderung menggunakan bahasa ngoko. Keseniannya relatif kasar dalam arti tidak rumit, corak keagamaannya cenderung Islam puritan, dan mobilitasnya cukup tinggi. Di samping itu cara hidup orang Jawa Pesisir cenderung boros dan menyukai kemewahan, dan suka pamer. Dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah cenderung tidak suka berbelit-belit. Corak berkehidupan sosialnya cenderung egaliter. Mereka lebih menghormati tokoh-tokoh informal seperti kayi daripada pejabat pemerintah.

        Mengapa masyarakat Pesisiran memiliki kecenderungan seperti itu? Ini menjadi tugas kita bersama untuk mendiskusikannya. Penulis bisa mengatakan bahwa sikap lugas dan tidak menyukai cara-cara yang berbelit-belitmisalnya, hal ini karena dipengaruhi oleh lingkungan hunian mereka di kawasan dataran/pantai yang transparan (berbeda dengan lingkungan pegunungan), dan dipengaruhi oleh corak keislaman yang lebih menekankan pada “keterus-terangan”. Demikian juga sikap egaliternya, yakni menyukai hubungan antarmanusia dalam kesejajaran (bukan: atas – bawah). Ada ungkapan “La fadzla li ‘arabiyyin ala ‘ajamiyyin illa bit taqwa”. (Tidak ada kelebihan antara suku Arab dengan suku di luarnya, kecuali oleh ukuran ketaqwaan).

        Kalau masyarakat pesisir cenderung boros, ada kaitannya dengan cara mereka memperoleh penghasilan yang sering tidak tetap. Orang yang pergi melaut misalnya, dalam musim ikann mereka dengan mudah akan memperoleh penghasilan berlebih. Pada saat seperti itu, para nelayan, para pemilik empang-empang, dengan mudah bisa membelanjakan pendapatannya dalam jumlah yang cukup besar. Keberanian untuk itu, ada kaitannya pula dengan perasaan ingin pamer. Perasaan ingin pamer itu seringkali tidak dikontrol  lagi oleh pendapatan riilnya, tetapi yang penting adalah bisa membeli barang-barang mewah tadi. Oleh karena itu, orang-orang pesisir mudah untuk melakukan transaksi dengan model hutang-piutang (lihat misalnya suasana yang terbentuk pada hari-hari menjelang Hari Raya Idul Fitri).

        Berbagai sikap dan cara hidup seperti itu, tentu saja ada sisi negatif dan positifnya. Tugas kita selajutnya adalah bagaimana mengurangi sisi-sisi negatif dan mengembangkan sisi-sisi positifnya.

 

 

3. Masyarakat Jawa Pesisir Pedesaan

Dilihat dari jaringan desa-kota, dewasa ini masyarakat Pesisir utara Jawa dapat dibedakan pada penduduk yang tinggal di desa-desa Pesisir, dan penduduk yang tinggal di kota-kota, seperti kota kabupaten. Penduduk yang tinggal di desa-desa, memiliki corak pekerjaan yang beragam, tetapi yang dominan (ternyata, atau menurut data statistik) adalah pertanian sawah[2] semi tradisional sehingga tingkat keberhasilannya masih banyak bergantung pada “derma alam”) sementara itu, minat penduduk Pesisir Jawa terhadap  dunia kelautan masih sangat kecil, dan dari jumlah yang sangat kecil itu, umumnya masih berada pada nelayan tradisional, sehingga gambaran mengenai kehidupan umumnya nelayan di Jawa ini masih sangat memprihatinkan (bandingkan pada Mubyarto, dkk. 1984). Yang terjadi kemudian adalah para nelayan masih tetap terpuruk ke dalam kemiskinan, dan sebagian dari para petani sawah (apalagi yang buruh tani) mulai kehilangan “kepercayaan diri” terhadap atau untuk mengandalkan hasil pertanian sehingga sebagian dari para petani itu menjual sawah-sawahnya dan beralih kepada usaha dagang atau jasa, sementara para buruh tani berpindah orientasi kerja menjadi buruh lepas, menjadi buruh pabrik, atau migrasi ke kota. Kalau dihitung secara statistik, penduduk usia muda yang meninggalkan desa dan mengadu nasib ke kota-kota besar, jumlahnya sangat besar dan secara hepotesis akan semakin membengkak tajam.(Bandingkan pada Gunawan dan Erwidodo, 1993). Sementara itu, dalam dunia perdagangan, tidak berkembang. Kondisi ini akan melahirkan berbagai dampak, positif dan negatif.

        Di antara dampak yang positif dari migrasi ke kota ialah munculnya inspirasi-inspirasi baru karena bertambahnya wawasan perkotaan, budaya-budaya kota seperti yang dicirikhasi oleh kesungguhan, kompetisi, dan individualistik sehingga berani memulai usaha-usaha baru. Keberhasilan para pengrajin ukir Jepara misalnya (lihat Thohir, 1991), banyak dipengaruhi oleh pengalaman menjadi buruh atau pekerja di kota besar seperti Jakarta. Sedang dampak yang negatif dari kondisi terutama perubahan kerja dan migrasi (urbanisasi) antara lain adalah desa banyak ditinggalkan oleh penduduk yang berpotensi, sehingga penduduk yang tinggal di desa adalah mereka yang berusia tua dan anak-anak muda yang kurang kreatif. Lebih lanjut dari itu, lahan-lahan sawah produktif dan kekayaan laut, belum bisa menarik minat mereka untuk memanfaatkannya. Kemudian dilihat dari segi keagamaannya, di sebagian daerah Pesisiran, dalam hal ini masyarakat Bangsri Jepara, dalam studi awal penulis (Thohir, 1995; 1997) sulit dikategorikan sebagai bercorak Islam puritan karena penduduk yang beragama Hindu, Kristen, dan Islam, termasuk Islam Abangan, sangat berimbang, sementara itu pilihan pekerjaan sebagian dari penduduk (wanita) desa-desa pesisiran itu relatif banyak yang menjajakan dirinya sebagai wanita penghibur laki-laki dan pekerjaan itu dilakukan di luar desa/daerahnya sendiri (Thohir, 1997).

 

4. Kebudayaan Pesisir

Kebudayaan Pesisir dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang dipunyai dan terjiwai oleh masyarakat Pesisir, yang isinya adalah perangkat-perangkat model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, untuk mendorong, dan untuk menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukannya. Dalam pengertian ini, kebudayaan adalah suatu kumpulan pedoman atau pegangan yang kegunaannya operasional dalam hal manusia mengadaptasi diri dengan dan menghadapi lingkungan-lingkungan tertentu (fisik/alam, dan sosial) agar mereka itu dapat melangsungkan kehidupannya, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan untuk dapat hidup secara lebih baik lagi. Karena itu kebudayaan juga dinamakan sebagai disain menyeluruh dari kehidupan (lihat Suparlan, 1972; 1997).Penggunaan kebudayaan oleh para pendukungnya dalam kehidupan yang nyata, yaitu bagaimana terwujud dalam tindakan-tindakan sehari-hari dalam kehidupannya sebagai warga masyarakat, terjadi karena adanya pranata-pranata sosial yang dipunyai oleh masyarakat tsb.

        Kegiatan ekonomi dan pemilihan pekerjaan bagi masyarakat Pesisir misalnya menjadi petani, nelayan, atau pedagang, dalam perspektif kebudayaan dapat dijelaskan ke dalam konsep hidup, pilihan hidup, pemenuhan kebutuhan hidup, dan pemilihan strategi-strategi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi sesuai dengan tingkat-tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh warga masyarakat yang bersangkutan dalam konteks  idealisasi sesuai dengan status dan peran yang ingin dijalankan. Apabila hidup dipersepsi atau dinilai sebagai berharga sepanjang ditupang oleh kecukupan ekonomi, untuk menunaikan tugas sosial dan keagamaan, maka “etos kerja” di dalam kebudayaan itu sebetulnya  mendapat nilai tinggi. Kalau etos berusaha itu diterapkan pada petani-petani sawah, tetapi dalam kenyataannya pertanian sawah tidak mampu menaikkan taraf kehidupan ekonomi menjadi lebih baik, maka kondisi ini muncul di samping karena teknologi pertaniannya yang masih harus ditingkatkan, juga dari faktor-faktor luaran yang harus dicurigai seperti nilai jual hasil pertanian yang rendah yang tidak seimbang dengan harga-harga barang di luar pertanian, sehingga pendapatan petani hampir selalu tidak dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan dasar apalagi pemilikan sawah rata-rata sempit. Jadi, kendatipun bertani memiliki nilai positif dalam kebudayaan, tetapi kalau hasil riil dari pertanian tidak dapat diandalkan, maka dunia pertanian lama-kelamaan akan cenderung ditinggalkan oleh sebagian warga masyarakat yang bersangkutan.

        Lain halnya dengan kekayaan laut. Kekayaan yang ada dalam laut (Jawa), hanya sebagian kecil saja dari penduduk masyarakat Pesisir  yang berusaha mengaisnya, itupun dalam usaha-usaha kecil seperti kaum nelayan tradisional. Kondisi  ini dalam perspektif kebudayaan dapat dijelaskan bahwa konsep laut dan melaut bagi umumnya masyarakat Jawa Pesisir belum mendarahdaging, tidak sebagaimana konsep sawah dan pertanian. Oleh karena belum mendarahdaging — di samping juga gambaran mengenai melakukan kegiatan di laut penuh risiko — sementara gambaran mengenai kondisi kehidupan nelayan masih buram — maka dalam proses sosialisasi dan selama dalam pendidikan — belum ada upaya-upaya untuk diorientasikan kepada kecintaan kepada laut, baik mengenai pengetahuan kelautan, pemanfaatan kekayaan laut, maupun teknologi kelautan. Terabaikannya kondisi ini mengakibatkan semangat untuk mencintai dan menjadi bangga sebagai pelaut, serta kesungguhannya untuk dapat memanfaatkan kekayaan laut, sangat berkurang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah seharusnya bertanggungjawab, dalam arti perlu melakukan promosi besar-besaran dan terencana, seperti menggali kembali sastra-sastra lama yang berkaitan dengan laut untuk dijadikan bahan bacaan anak didik, membuat film-film yang dapat menggugah kecintaan dan kebanggaan sebagai pelaut, menkonsentrasikan pendirian lembaga-lembaga pendidikan kelautan di berbagai daerah setingkat kabupaten, sampai pada kegiatan terencana lain yang dapat mempercepat kecintaan dan kesanggupan untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan laut.

 

5. Model Kajian Kebudayaan

Kajian mengenai masalah-masalah sosial ekonomi, dan sosial budaya dalam konteks pembangunan masyarakat, hingga dewasa ini masih banyak dilakukan dalam bentuk kajian-kajian makro, seperti yang terwujud dalam penelitian-penelitian survei. Model kajian demikian ini memang bermanfaat terutama untuk melihat secara cepat faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Hanya saja, penelitian-penelitian demikian, sering tidak mampu melihat permasalahan secara holistik, di samping ukuran yang digunakan untuk melihat dan menilai permasalahan-permasalahan yang muncul umumnya tidak menggunakan ukuran-ukuran dari kebudayaan masyarakat yang dipelajari.

        Untuk lebih mengarah kepada pemahaman permasalahan sosial ekonomi dan sosial budaya masyarakat, dalam kerangka peningkatan taraf kesejahteraan kehidupan masyarakat, dibutuhkan kaji lanjut dalam bentuk yang lebih memusatkan perhatian kepada pemahaman atau pengertian (understanding) dengan menggunakan perspektif emik. Dalam perspektif emik itu, masyarakat tidak dijadikan objek tetapi justru dijadikan subjek. Artinya, mereka perlu dilibatkan untuk bersama-sama memahami permasalahan, menganalisis mengapa permasalahan itu muncul, dan alternatif-alternatif pemecahan apa saja yang bisa ditawarkan.

 

6. Penutup

Corak ragam masyarakat pesisir, dewasa ini sudah mengalami berbagai perubahan. Kehidupan laut, tidak lagi menjadi kebanggaannya. Dunia usaha  cenderung ditinggalkan. Dunia pertanian, kurang lagi diminati. Kecenderungan umum, terutama di kalangan para generasi mudanya, lebih tertarik masuk ke sektor jasa, sebagai buruh, atau karyawan. Kecenderungan perubahan seperti itu, tentu saja tidak datang secara tiba-tiba. Tetapi yang jelas, kecenderungan untuk atau terpaksa menjadi buruh, akan semakin menjauhkan dari mentalitas dasar orang pesisiran yaitu: berani, suka menghadapi tantangan, dan hidup merdeka, dalam arti menjadi juragan di daerahnya. Kalau tidak, merantau adalah jalan terbaiknya.

        Untuk mengembalikan mentalitas seperti itu, apa lalu yang bisa kita lakukan? Inilah tugas kita.

 

Daftar Bacaan

Dhofier

1985   “Santri Abangan dalam Kehidupan Orang Jawa: Teropong dari    Pesantren”.    Dalam Agama dan Tantangan (Pilihan    Artikel Prisma 1975- 1984). Jakarta: LP3ES.

Geertz, Clifford

1973   The Interpretation of Cultures . New York: Basic Book.

1984   Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Pustaka Jaya (Terjemahan Azwab Mahasin).

 

Gunawan, Memed, dan Erwidodo

1993   “Urbanisasi dan Pengurangan Kemiskinan. Kasus Migrasi Desa-Kota di   Jawa   Barat”. Dalam Prisma.  No. 3, Th. XII.

 

Hardjowirogo, Marbangun

1984   Manusia Jawa. Jakarta: Inti Idayu Press.

 

Keesing, Roger M

1974   “Theories of Culture”. Dalam Annual Review of Anthropology.

 

Koentjaraningrat

1984   Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka.

 

Mubyarto, Loekman Sutrisno, Michael Dove

1984   Nelayan dan Kemiskinan - Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai. Jakarta: CV         Rajawali.

 

Penny, D.H dan Meneth Ginting

1984   Pekarangan Petani dan Kemiskinan. Yogyakarta: UGM Press.

 

Redfield, Robert

1982   Masyarakat Petani dan Kebudayaan. Jakarta: Rajawali (Terjemahan Daniel Dakidae).

 

Simuh

1989   Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Ranggawarsita - Suatu Studi terhadap Serat Wirid Hidayat Jati. Jakarta: UI Press.

 

Singarimbun, Masri, dan D.H. Penny

1976   Penduduk & Kemiskinan. Kasus Sriharjo di Pedesaan Jawa.  Jakarta: Bhratara          Karya Aksara.

 

Suparlan, Parsudi

1986      “Kebudayaan dan Pembangunan”. Dalam IKA.  No. 11, Th. XIV

 

1993      “Antropologi untuk Indonesia”. Dalam Membangun Martabat Manusia. Effendi, Sofian, dkk (eds). Jogyakarta: Gadjah Mada University Press.

 

1997 “Transmigrasi dalam Pembangunan Wilayah dan Kelestariannya dengan          Perspektif Sosial Budaya: Model untuk Irian Jaya”. Dalam Analisis. No. 3,Th. XXVI.

 

Thohir, Mudjahirin

1999   Wacana Masyarakat dan Kebudayaan Jawa Pesisiran. Semarang: Yayasan Bendera.

 

 



[1] Dalam Serat Babad, diterangkan bahwa Kerajaan Mataram didirikan tahun 1575 Masehi oleh Sutawijaya, yang kemudian Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati Ing Ngalaga (lihat Simuh, 1989: 10)

[2] Petani sawah bagi masyarakat Pesisir ini bercorak menetap (sedenter) yang dalam kepustakaan ilmu sosial dikenal sebagai masyarakat petani (peasant society). Sistem pertaniannya merupakan cara produksi pertanian yang intensif, yang dikenal sebagai pertanian lahan basah atau pertanian persawahan. Namun demikian, rata-rata luas lahan sawah yang dimiliki petani petani Jawa Pesisir ini sangat sempit, dan karena antara lain dari sempitnya pemilikan lahan sawah itu maka petani tidak bisa lagi mengandalkan hasil pertanian (Bandingkan pada Masri Singarimbun dan D.H. Penny, 1976; D.H. Penny dan Meneth Ginting, 1984).

Leave a Reply