JATI DIRI BANGSA

KEBUDAYAAN DAN JATI DIRI BANGSA[1]

Sumbangan Pemikiran untuk Indonesia

Oleh Mudjahirin Thohir[2]

 

Pendahuluan

Kebudayaan yang saya maksud dalam kajian ini ialah kebudayaan berdasarkan teori ideasional, sedangkan konsep jati diri bangsa saya tempatkan sebagai  “keakuan eksistensial’ warga bangsa Indonesia itu sendiri. Keduanya, yakni kebudayaan dan jatidiri bangsa tersebut akan saya kaji “sebagai ancangan ke depan”, sehingga pembicaraannya lebih kepada idealisasi kebudayaan dan jati diri bangsa Indonesia yang memungkinkan warga bangsa ini berpotensi dan potensial bersama kebudayaannya untuk dapat hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain secara terhormat. Tentu untuk ancangan seperti itu, kita perlu melihat kembali  modal dasar apa yang sudah ada dan bagaimana keadaannya, lalu “tanpa berputus asa” berusaha selalu mencari jalan keluarnya.

                Dalam teori ideasional, kebudayaan pada intinya adalah satuan-satuan pikiran, gagasan,  keyakinan, dan spirit atau etos yang bersemayam dan yang mendasari rencana-tencana, adaptasi=adaptasi, pilihan-pilihan tindakan dan keputusan bagi umumnya warga bangsa terutama bagi para pengambil keputusan dari berbagai jenjang. Mulai dari jenjang lingkup  kecil sampai lingkup besar seperti Negara bangsa.  Sasaran kepada para actor yang berperan sebagai pengambil keputusan di sini karena corak dari perwujudan kebudayaan Indonesia ke depan apakah akan menjadi bangsa yang komparatif dan kompetitif atau sebaliknya, dipengaruhi (kalau tidak ditentukan) oleh para pengambil keputusan, yakni para pemimpin dari segala tingkatan. Hal ini mengingat bahwa – sifat dasar warga bangsa Indonesia adalah ‘patuh’. Kepatuhan kepada para pemimpin, baik dalam level dan dimensi yang berbeda-beda, pemimpin: agama, politik, ekonomi, dan budaya, dst. Ungkapan:  patuh; mematuhi, kepatuhan –   masih tetap menjadi dan dijadikan ‘kata kunci’ untuk dan atas nama keselarasan dalam berbagai pergaulan hidup di bumi Indonesia ini. Hanya saja masalahnya yang patut dipertanyakan ialah, apakah “patuh kepada aturan atau patuh kepada individu yang kebetulan menjadi pimpinan”. Yang pertama mengacu kepada keteguhan terhadap pilihan (sebagaimana ungkapan: “malang-malang putung, rawe-rawe rantas) dan kedisiplinan. Sedang kedua menggambarkan kepada etika feodalistik yang mengkonstruksi kehidupan sosial secara asimetrik.

Pertanyaan selanjutnya ialah jika patuh kepada individu (personal pemimpin) apakah kepatuhan kepada keputusan para pemimpin itu sendiri sesungguhnya perwujudan kepatuhan mereka kepada konsep-konsep ‘jati diri’ yang terpantul dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai moralitas yang bersumber dari agama yang dipeluknya, dan tradisi-tradisi agung yang terpancar dari kearifan local yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, atau justru jauh darinya? Jika mengaku bertolak dari sana, tetapi kalau fakta di lapangan menunjukkan masih sekian puluhan juta rakyat yang nestapa, para rakyatnya sering bertengkar dan melakukan tindak kekerasan karena perbedaan kesukubangsaan atau agama yang dipeluknya; sementara  pada saat yang sama para pengambil keputusan yang notabene adalah para pemimpin, ternyata mereka tidak hanya sudah bisa hidup amat makmur tetapi juga sebagiannya – melakukan perbuatan tercela seperti manipulasi dan korupsi, apakah ini buah dari kepatuhan kepada nilai-nilai luhur Pancasila, Agama, dan Kearifan Lokal itu sendiri? Akal sehat kita mengatakan justru karena mereka telah dengan sengaja ‘menjungkir-balikkan’ nilai-nilai luhur itu.

                Untuk menelaah hal-hal demikian, ada baiknya kita cermati sketsa wajah Indonesia dewasa ini.

 

Sketsa Indonesia

Penduduk Indonesia sebagai warga bangsa, secara fisikal dan sosial-kultural, ada dalam keberagaman. Sebagian keragaman itu sudah ‘given’ seperti warna kulit dan lingkungan fisikalnya, tetapi sebagian besar yang lain adalah hasil adaptasi dan konstruksi masyarakat manusia itu sendiri. Perbedaan demikian, tidak harus dilihat dan ditempatkan sebagai bencana – sepanjang warga bangsa (yang terdiri dari berbagai suku-bangsa, etnis, agama, interest dsb) itu mau saling mengenal untuk bisa memahami dan menghormati terhadap perbedaan itu sendiri. Tetapi sayangnya, perbedaan-perbedaan demikian itu, seringkali dijadikan alasan untuk mengesahkan kehadiran konsep “in-group versus out-group” sehingga mengesahkan cara-cara berfikir sempit atas dasar like-dislike,  diskriminatif, etnosentrik, dan manipulatif.

                Pancasila sebagai acuan utama bagaimana warga bangsa Indonesia yang majemuk itu bersatu dan menyatukan diri, dalam perjalanannya ia – dalam suatu rezim politik – telah pernah dijadikan alat legitimasi kekuasaan, yang ujung-ujungnya menghadirkan sikap “kepatuhan” tetapi dalam artian:  anti sikap kritis. Tujuan di balik itu semua adalah  para penguasa itu bisa berlenggang-kangkung melanggengkan kekuasaan tanpa pengawasan yang  berarti.

Agama yang “dihadirkan” Tuhan ke bumi untuk terwujudnya “kerahmatan” telah banyak dialih-fungsikan menjadi identitas persekutuan dalam satu segi, dan dalam segi yang lain agama dipakai sebagai alat “penghakiman” sepihak terhadap agama dan pemeluk agama yang berbeda, dalam kerangka memperebutkan sumber-sumber daya alam atau kekuasaan.

                Dengan kata lain, agama yang dipeluk, tidak ditempatkan sebagai sumber moralitas di dalam mengatur kehidupan, tetapi agama ditarik masuk ke ranah identitas untuk suatu pengelompokan sosial. Lewat politik identitas inilah  kecurigaan, kebencian, dan kekerasan sosial diberi ruang untuk diekspresikan dengan dan berdalih atas anjuran agamanya itu[3].

                 Dalam perjalanan sejarah Indonesia, ada setidaknya tiga penjelasan bagaimana kekerasan dibawa ke ranah agama. Pertama, agama dibawa-bawa oleh negara dan penguasa untuk menjustifikasi dan melegitimasi keputusan-keputusan politik kekuasaan. Di sinilah perilaku ambevalensi negara dalam kaitannya dengan agama. Agama hanya dipanggil ketika ada kebutuhan legitimasi dan dicampakkan ketika menagih tanggung jawab moral[4]. Kedua, pihak-pihak yang memanfaatkan dan mengatasnamakan lembaga-lembaga agama yang mengembangkan sayap kekuatan untuk merespons keputusan politik dan praktik-praktik pemerintahan, atau memanfaatkan ideologi keagamaan untuk kepentingan-kepentingan lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok keagamaan. Ketiga, individu-individu yang merasa terpanggil untuk menghentikan kekerasan, kemaksiatan, dan berbagai keburukan lainnya menurut tafsiran-tafsiran sesuai selera yang merasa terabsahkan bagaimana menyelesaikan persoalan dimaksud dengan menggunakan kekerasan.

                Bagaimana dengan dunia pendidikan? Desain pendidikan yang digunakan adalah pendidikan bukan sarana untuk mengembangkan gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran  besar tetapi ia adalah kepanjangan atau bermula dari sistem pendidikan keluarga yang bipolaristik dan berdasarkan suatu model pembudayaan yang bersifat paternalistik. Paternalisme dalam kebudayaan Indonesia, khususnya Jawa, adalah faham yang menggambarkan bahwa senioritas: kakak, ayah, orangtua, guru, dosen, pejabat, penguasa adalah sosok yang bijak. Karena itu jika kakak, ayah, orangtua, guru, dosen dst mendidik, maka pendidikan itu dimaksudkan sebagai bukti kebaikan (memberi ilmu dan kearifan) dan karena itu tidak sepatutnya kalau justru dibalas dengan sikap berani, melawan, apalagi menantang. Begitu pula kalau pejabat atau penguasa membuat atau melaksanakan aturan, maka aturan-aturan itu sepenuhnya adalah untuk kebaikan rakyat sendiri. Apa yang berasal dari atas(an) adalah anugerah. Inilah dictum yang dikembangkan oleh budaya kita. Efek dari itu adalah kita (baca: mereka yang menjadi pejabat pengambil keputusan), menjadi alergi terhadap kritik. Kritik sering ditempatkan sebagai symbol permusuhan, mirip dengan budaya petani yang menempatkan “perubahan” sebagai ancaman.

                Jika Maslow bicara soal “aktualisasi diri” sebagai kebutuhan tertinggi dari setiap individu dalam kehidupan social, maka bagaimana model aktualisasi diri – dalam konteks umumnya masyarakat Indonesia?

                Ada dua kecenderungan yang menonjol. Pertama, status sosial. Dalam konteks ini, pendidikan lebih dilihat sebagai  sarana untuk meningkatkan status diri, sehingga ijazah dan titel lebih diutamakan daripada kinerja yang bisa ditunjukkan di balik ijazah atau titel yang disandangnya. Kedua, ijazah dan titel yang diperoleh dari lembaga pendidikan, lebih dimaknai sebagai investasi untuk memperoleh jabatan dan kekuasaan. Dengan demikian, aktualisasi diri bagi umumnya masyarakat Indonesia masih lebih tertuju kepada status dan jabatan. Karena orientasinya demikian maka nilai yang diperjuangkan adalah nilai instrumental, bukan nilai substansial[5]. 

                Nilai instrumental itu, seringkali  menyelinap di balik “kekuasaan”.  Jika pendidikan menjadi alat mencapai kekuasaan, maka terjadi apa yang disebut dengan ”perselingkuhan intelektual”.  Jika diwujudkan dalam relasi resiprositas, dalil yang dipegangi dalam perselingkuhan itu adalah dalil kaum pelacur: “no money no honey”. Kesetiaan dipelihara ketika ia memberi keuntungan materi.

Bagaimana lalu menyadarkan kembali  kondisi-kondisi yang menjauhkan diri dari spirit kompetitif (fastabiqul khoirot) sebagai pertanda penguatan kualitas kehidupan? Mestinya, media, terutama TV, mempunyai peran sangat besar untuk mengkonstruksi budaya masyarakat manusia. Jangkauan media televisi yang amat luas ini semestinya bisa  menjadi sarana yang efektif untuk mendorong “kebangkitan manusia Indonesia” dan mengilhami para pemirsanya untuk melepaskan diri dari berbagai keterpurukan. Tetapi faktanya, tayangan yang disajikan oleh umumnya televise kita masih mengedepankan hiburan  yang  low taste.

 

Jalan Keluar

Dilihat dari isi (substansi: pengetahuan dan keyakinan) maupun ekspresi (tindakan dan keputusan), setiap kebudayaan itu dinamik. Karena itu, dilihat dari dimensi ruang dan waktu, kebudayaan-kebudayaan masyarakat itu dapat dipilah ke dalam tiga corak, yaitu (1) kebudayaan yang sudah terbentuk/membentuk; (2) kebudayaan yang sedang membentuk; dan (3) kebudayaan yang direncanakan untuk dibentuk.

Dalam konteks Indonesia, kebudayaan-kebudayaan sukubangsa yang sudah membentuk itu, seharusnya dijadikan ”acuan awal” untuk memahami potensi-potensi yang bisa menyumbangkan kepada konsep kebudayaan dewasa ini (sedang membentuk) dan kebudayaan Indonesia dalam rancangan ke depan, baik dalam level masyarakat Indonesia sendiri maupun dalam kaitannya dengan pergaulan dan persinggungan dengan kebudayaan-kebudayaan global. Dalam konteks seperti ini maka dibutuhkan kecerdasan bagi para pengambil keputusan untuk bagaimana mengambil patisari nilai luhur pancasila, agama, dan kearifan lokal yang diyakini melahirkan pandangan-pandangan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

Upaya-upaya untuk mencapai idealitas yang tak terjerabut dari akar-akar kebudayaan kesukubangsaan, salahsatunya ialah dengan pendekatan culture fertilization. Makna culture fertililization sebagai pendekatan di sini ialah mendesain keragaman budaya (multikultural) sebagaimana masyarakat Indonesia,  sebagai potensi (anugerah/maslahat) bukan sebagai kerugian (madharat). Bagaimana multikulturalitas itu diramu, dipadu, dan dikembangkan  sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman,  untuk penguatan ke-Indonesia-an. Cara yang bisa ditempuh ialah melalui penerimaaan dan penghormatan perbedaan itu sendiri dalam satu sisi, dan mencari titik temu kesamaan sebagai identitas keindonesiaan dalam sisi yang lain. Kedua hal itu, menjadi prasyarat dari suatu wujud masyarakat madani yang ciri-cirinya antara lain demokratisasi. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang dalam ciri-ciri kulturalnya menunjukkan bahwa warganya memiliki kesadaran terhadap keberagaman dan karena itu cara hidup yang dinilai beradab ialah menghargai perbedaan itu sendiri sekaligus mengupayakan mencari titik temu yang memungkinkan guna kepentingan yang lebih luas. Kesadaran dan penghargaan atas perbedaan demikian, baru memungkinkan kalau didukung oleh faktor-faktor lain seperti keteraturan hukum, keadilan sosial ekonomi dan politik, dan sebagainya.

Dengan kata lain, proses-proses menuju ke sana tidak lalu berarti tanpa memunculkan konflik, tetapi konflik yang terjadi dalam proses (menurut prinsip demokrasi) harus mengikuti pranata-pranata sosial  atau aturan main yang adil dan beradab. Ketaatan atau kepatuhan pada pranata-pranata sosial (termasuk hukum) yang berlaku, adalah salah satu syarat mutlak bagi berlakunya demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya ketaatan pada hukum, ketertiban sosial dan  penghormatan atas perbedaan, maka yang ada adalah kerumunan dan kekacauan, di mana masing-masing pihak atau masing-masing kekuatan berlaku semena-mena. Jadi melalui pranata-pranata sosial  inilah kebudayaan dan peradaban seperti halnya perikemanusiaan, termasuk terwujudnya kesetaraan derajat individu demi kesejahteraan bersama, dapat ditegakkan.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, paradigma hubungan dialogal atau pemahaman timbal balik sangat dibutuhkan, untuk mengatasi ekses-ekses negatif dari suatu problem disintegrasi bangsa. Paradigma hubungan timbal balik dalam masyarakat multikultural mensyaratkan tiga kompetensi normatif, yaitu kompetensi kebudayaan, kompetensi kemasyarakatan dan kompetensi kepribadian.  Kompetensi kebudayaan adalah kumpulan pengetahuan yang memungkinkan mereka yang terlibat, membuat interpretasi-interpretasi yang dapat mengkondisikan tercapainya konsesus mengenai sesuatu. Kompetensi kemasyarakatan merupakan tatanan-tatanan sah yang memungkinkan mereka yang terlibat dalam tindakan komunikatif membentuk solidaritas sejati. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang memungkinkan seorang subjek dapat berbicara dan bertindak dan  karenanya mampu berpartisipasi dalam proses pemahaman timbal balik sesuai konteks tertentu dan  mampu memelihara jati dirinya sendiri dalam berbagai perubahan interaksi.  

 

Penutup

Jati diri bangsa dalam konstruksi kebudayaan Indonesia ke depan ialah bertolak dari sejarah tetapi tidak terjebak dengan sejarah.  Sejarah bumi Nusantara yang pernah berdiri berbagai kerajaan, tetapi juga Negara bangsa yang lahir dari perjuangan mengusir penjajah. Artinya, kita sebaiknya tidak menempatkan diri sebagaimana abdi kepada rajanya, tetapi adalah anak bangsa yang lahir dari anak-kandung revolusi. Dengan begitu maka spirit mengusir penjajah dengan segala terminologinya itulah jati diri kita. Itulah heroisme, dan pahlawan bukanlah pecundang. Kedua, jika dalam membangun negeri ini – ada saja manusia dan pemimpin yang menyalahgunakan wewenang dan korupsi, maka mereka layak dilihat sebagai hina dan terhinakan. Ketiga, Tuhan telah memberi kebaikan kepada kita, maka berbuat baik kepada semua makhluknya adalah kewajiban. Inilah balas budi. Dalam pengalaman dekat, ketika UNDIP telah memberi kebaikan kepada kita, menjadi sarjana, menjadi magister, menjadi doctor, dan menjadi professor karena UNDIP mengfasilitasi untuk mencapai derajat itu, maka balas budi sebagai ruh jati diri kita,  berarti ikut membesarkan UNDIP adalah kewajiban.***

Wassalam.


[1] Disampaikan dalam acara “Kegiatan Ilmiah” Dies Natalis ke-53 UNDIP, pada hari Kamis, 21 Oktober 2010 di Kampus UNDIP Tembalang.

[2] Pengajar Fakultas Ilmu Budaya UNDIP

[3] Ke depan kita membutuhkan pemimpin-pemimpin kelompok keagamaan yang mengantarkan pengikutnya ke suatu pandangan: “apa yang kami pilih adalah benar, tetapi tidak berarti yang berbeda dengan kami salah. Begitu pula, kelompok lain bisa saja salah tetapi tidak berarti bahwa kami sudah benar”. Sikap dewasa dalam beragama seperti inilah yang memungkinkan persaudaraan bisa diwujudkan dan perpecahan bisa dihindarkan. Tanpa ada kesadaran demikian, energy akan habis hanya untuk memelihara “fanatisme sempit”  dan kebencian kepada mereka yang berbeda.

[4] Lihat Gazali Hatim, 2003. ”Agama dalam Cetakan Baru”, dalam http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=454.

 

[5] Lihat Mariano Grondona dalam Kebangkitan Peran Budaya (2006: 83-7) 

Leave a Reply