Konflik dan Damai dalam Kehidupan Sosial

KONFLIK DAN DAMAI DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

Oleh Mudjahirin Thohir[2]

 

1. Pendahuluan

            Manusia dari segi nurture, yakni dari lahir (by given) telah memiliki ciri-ciri bawaan sendiri seperti bentuk ketubuhan, warna kulit, dsb secara berbeda. Kemudian dari segi culture (budaya), manusia hidup dibesarkan dan dipengaruhi oleh lingkungan fisikal dan lingkungan sosial yang berbeda pula. Pengaruh dari keduanya itu, menjadikan kita pada batas-batas tertentu memiliki kemiripan, kesamaan, atau perbedaan.  Dari perbedaan-perbedaan seperti inilah mulai kita kenal munculnya istilah kemajemukan.

            Kemajemukan seperti warna kulit, etnis, agama, golongan sosial dan kepentingan seperti itu, dalam konteks Indonesia melahirkan dua sisi. Sisi positif dan sisi negatif. Sisi poisitif di antaranya melahirkan kesadaran bersama sebagaimana diktum ”bhinneka tunggal eka”. Sedang sisi negatif bisa terjadi kalau pengelolaan terhadap masyarakat majemuk demikian ini tidak berhasil, melahirkan gejala-gejala mudahnya kecurigaan antarkelompok, bahkan sampai konflik oleh berbagai penyebab yang melatarbelakanginya.

            Di antara kecenderungan yang umum di balik kehidupan sosial yang majemuk itu ialah kecenderungan untuk mengelompokkan diri dalam satuan-satuan sosialnya, sesuai dengan kesamaan-kesamaan asal-usul kedaerahan, etnik, keagamaan, profesi, potensi, dan kepentingan,. Bersamaan dengan itu ialah menghadirkan kelompok lain di luarnya. Mulai dari sini dikenal adanya ”in-group  lawan ”out-group”. Kecenderungan demikian inilah yang menghadirkan dalam sejarah kehidupan masyarakat manusia itu kedua sisi dalam suatu mata uang, yaitu konflik dan harmoni.

            Tulisan ini akan mendiskusikan sisi-sisi lain dari kemajemukan sosial yang terwujud ke dalam konflik dan damai dan kemudian dilanjutkan bagaimana mendesain kehidupan bersama dalam kedamaian.

 

 

2. Konflik Sosial

            Gejala atau tanda-tanda lahirnya konflik, bermula  adalah dari adanya perasaan tidak mengenal, tidak senang, dan tidak nyaman, serta tidak menenteramkan dalam diri seseorang, atau sekelompok orang, atau masyarakat terhadap orang lain, kelompok lain, atau masyarakat lain – atau antar kelompok yang berbeda itu sendiri. Penyebabnya bisa karena adanya perlakuan atau diperlakukan oleh  orang lain, atau  kelompok lain, atau masyarakat lain secara tidak adil. Perlakuan yang ’dirasa’ tidak adil oleh pihak lain itu, bisa dijalankan secara sengaja atau tidak sengaja; secara spontan atau sistematis; dengan tanpa tujuan yang direncanakan terlebih dahulu; atau karena adanya tujuan yang sudah diatur sedemikian rupa sebelumnya, guna merusak, atau mengambil alih, atau tidak memberi kesempatan untuk kepentingan-kepentingan bersama. Jadi, adanya perebutan kepentingan atau adanya kepentingan yang direbutkan. Oleh karena itu, konflik bisa bersifat sangat individual atau bisa bersifat kolektif. Sedang tahapan konflik bisa secara frontal atau gradual yaitu  melalui suatu proses dari kecil lalu membesar (dari kricikan menjadi grojogan), dari sikap antipati sampai pada saling berhadapan. Adapun perwujudannya,  konflik bisa terwujud secara tersembunyi, atau secara terbuka.

            Konflik yang terbuka maupun tersembunyi, dalam satu sisi bisa dilihat sebagai dinamika sosial. Sebagai dinamika sosial, konflik semula atau pada dasarnya, bisa ditempatkan dalam kondisi netral. Artinya, tidak setiap konflik adalah buruk. Konflik, bukanlah buruk, sepanjang munculnya gejala konflik dapat ditanggapi sepadan dengan kemampuan untuk mengelola konflik tersebut. Dalam kondisi demikian, konflik bisa melahirkan dinamika. Konflik seperti ini out-put atau keluarannya bisa berupa kreativitas-kreativitas baru yang sebelumnya tidak dipikirkan. Sebagai analog, ”bertengkarnya suami isteri itu, kemungkinannya bisa berakhir dengan semakin tumbuh kasih sayang antarkeduanya, tetapi bisa menyebabkan perceraian”.

Ketika konflik  memberi pengaruh kepada terganggunya kenyamanan bagi perasaan, pikiran, dan tindakan bagi banyak orang guna menjalankan tugas sesuai perannya, maka konflik dalam pengertian ini, cenderung berkonotasi dan berdampak negatif. 

Dengan cara yang bagaimana mengeliminasi konflik-konflik tersebut? Untuk memberi jawaban dan memberikan jalan keluarnya, dibutuhkan pemahaman yang memadahi, bukan saja mengenai level-level atau jenis-jenis konflik; proses-proses muncul dan berkembangnya konflik; sumber-sumber atau akar-akar konflik; tetapi juga perlu memahami bagaimana masyarakat yang bersangkutan memaknai konflik dan mengudari atau menyelesaikan konflik.

            Ada dua fenomena dalam kehidupan masyarakat. Pertama, masyarakat yang membiarkan konflik terbuka terjadi. Kedua, masyarakat yang untuk sementara “mampu”  menutupi, atau mencegah timbulnya konflik. Munculnya konflik terbuka maupun dapat tercegahnya konflik terbuka, dipahami karena diakui adanya kekuatan-kekuatan bersama yang mendorong. Kekuatan-kekuatan yang mendorong  itu, tidak selamanya bersifat fisikal, sesuatu yang bisa diamati misalnya lewat antisipasi kekuatan militer, tetapi juga kekuatan-kekuatan lain, seperti kekuatan tokoh-tokoh sosial yang memiliki kewibawaan, maupun tokoh-tokoh yang dalam alam pikiran kultural, disebut sebagai cultural heros. Kekuatan pencegahan itu seringkali ditandai oleh pertanda awal (early warning) berupa sistem-sistem alarm (alarm systems) dan kearifan-kearifan lokal.

            Konflik bisa mereda ketika pihak-pihak yang berkonflik sudah mulai kehilangan energi. Dengan kehilangan energi, memunculkan kemauan bersama untuk gencatan senjata meskipun sifatnya sementara. Jika tidak demikian, konflik bisa mereda karena pihak-pihak yang berkonflik, menyadari adanya kepentingan yang lebih besar sehingga mereka sepakat untuk mengakhirinya, misalnya dengan munculnya kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara. Di luar itu, konflik sosial bisa saja berjalan berkepanjangan, bukan karena para pelakunya ’menghendaki’ hal itu, tetapi bisa juga karena adanya pihak-pihak luar yang merasa beruntung (secara ekonomi, atau politik) ketika masih tetap ada konflik.

 

3. Konflik Kekerasan di Indonesia

            Dalam sejarah Indonesia, konflik kekerasan sudah dimulai dari Ken Arok di Singosari sampai dengan Amangkurat I dan II di Mataram.        Pada masa kolonial, konflik terjadi karena ketidakadilan politik pemerintah kolonial yang bersifat other-centric. Paham ini membuat kebijakan di Nusantara berkiblat kepada kepentingan Hindia Belanda sebagai entitas politik. Kebijakan yang diambil mengacu dari, oleh, dan untuk kepentingan Belanda sebagai negara induk. Penjajah Belanda itu telah mengajar banyak hal negatif kepada warga bangsa Indonesia, di antaranya adu domba dan tindakan kekerasan.

               Pada akhir masa Orde Lama, kekerasan dalam skala besar dilakukan misalnya dengan desain bergolaknya gerakan PKI dan juga ketika menumpas G30 S/PKI. Anak bangsa ini tidak tahu persis siapa yang menskenario kekerasan-kekerasan demikian ini, tetapi faktor perebutan kekuasaan sering tersembunyi dibalik conflict by design dimaksud. Kemudian era Orde Lama itu berganti atau digantikan oleh pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto yang juga tidak sepi dari praktik kekerasan. 
               Pada era Orde Baru telah diberlangsungkan mata rantai militerisasi dalam hubungan sipil — militer sebagaimana yang kita kenal dengan kebijakan ”dwi-fungsi abri” yang ternyata dalam aplikasinya di lapangan telah mengalami banyak distorsi,  baik distorsi yang terjadi dalam kancah politik, kemasyarakatan, dan ekonomi. 
               Dalam ranah ekonomi, militer bahkan polisi mulai merambah dunia bisnis, atau menjadi backing bagi kelompok-kelompok pebisnis. Ketika militer ikut bermain dalam kegiatan bisnis, maka sengketa-sengketa dalam persoalan bisnis dengan mudah diselesaikan lewat ancaman dan kekerasan. Akibatnya, pihak-pihak yang bisa ”membeli” militer, semakin bertingkahlaku tanpa mengindahkan aturan main atau etika sosial-ekonomi karena merasa terlindungi. Apa arti keseluruhannya itu? Penyelesaian berbagai persoalan politik, ekonomi, dan sosial, cenderung dilakukan lewat solusi kekerasan[3]. Dari sinilah gejala-gejala premanisme dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial mulai dikenal dan diperkenalkan. Penyelesaian dengan kekerasan seperti itu, adalah penyelesaian dengan mengandalkan adu otot dan waton gedhe jegoge.
               Pergantian kekuasaan di negeri ini sama sekali tidak mencerminkan demokratisasi. Jika terdefinisikan sebagai ”demokrasi”, maka dalam praktiknya adalah ”demokrasi seolah-olah” (quasi-democration)  karena dalam praktiknya diwarnai dengan dan melalui kekerasan terutama dalam kerangka perebutan kekuasaan. Dalam era reformasi ini, kita menyaksikan sendiri bagaimana otoritas kekuasan kehilangan orientasi untuk mewujudkan ketertiban umum. 
                

 

4. Kekerasan Agama dalam Konteks Negara Bangsa

             Ada setidaknya tiga penjelasan bagaimana kekerasan dibawa ke ranah agama. Pertama, agama dibawa-bawa oleh negara dan penguasa untuk menjustifikasi dan melegitimasi keputusan-keputusan politik kekuasaan. Kedua, pihak-pihak yang memanfaatkan dan mengatasnamakan lembaga-lembaga agama yang mengembangkan sayap kekuatan untuk merespons keputusan politik dan praktik-praktik pemerintahan, atau memanfaatkan ideologi keagamaan untuk kepentingan-kepentingan lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, kelompok-kelompok keagamaan, atau partai-partai yang mendasarkan diri pada azas keagamaan itu sendiri. Ketiga, individu-individu yang merasa terpanggil untuk menghentikan kekerasan, kemaksiatan, dan berbagai keburukan lainnya menurut tafsiran-tafsiran sesuai seleranya lalu mereka mengabsahkan penyelesaian persoalan dimaksud dengan menggunakan kekerasan.

            Penggunaan agama oleh lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok keagamaan dalam bentuk-bentuk kekerasan, bisa dan mudah timbul ketika ia dibawa ke dalam ranah politik kekuasaan.  Di sinilah “ada” bahayanya jika agama dibawa ke dalam ranah politik. Bahaya itu muncul ketika penggunaan agama, tidak dalam konteks landasaan etik, melainkan sebagai identitas. Ketika agama sebagai identitas, maka muncul kencenderungan bagi “pemilik” lembaga ataupun partai politik, untuk melakukan dua hal sekaligus yaitu (1) kepentingan desakralisasi dengan mengatasnamakan Tuhan, dan (2) menghakimi pihak lain yang berbeda pandangan sebagai pandangan yang menyesatkan, sehingga dengan mudah menyelesaikan persoalan perbedaan pandangan tadi dengan tindak kekerasan atas nama menjaga kebesaran Tuhan. Dengan proposisi “atas nama Tuhan”, maka logika yang dimainkan oleh penganut yang sekaligus merasa sebagai “pemilik” agama itu adalah “pembenaran”, sehingga kecenderungan umum manusia adalah menyuguhkan gejala-gejala atau fakta-fakta yang diikuti dengan interpretasi secara ethnocentric. Di sinilah lalu “permusuhan” dan “kekerasan” disahkan atas nama (agama) Tuhan.

           

5. Keindahan Perbedaan

             Bagaimana memposisikan diri sebagai pemeluk agama yang berbeda-beda dalam konteks Indonesia? Apakah agama yang berbeda-beda itu kita tempatkan sebagai piranti untuk memenangkan sebuah perlawanan atau untuk menyatukan. Jika untuk piranti memenangkan, maka siapakah sebenarnya lawan di sini? Apakah ”agama” itu sendiri ataukah ”para pemeluk agama” yang berbeda. Jika agama itu sendiri, apakah agama-agama (yang berbeda-beda) itu mengajarkan kesalahan dan kebiadaban? Bukankah agama selalu mengajarkan kebaikan dan kecintaan antarsesama? Jika yang kita lawan adalah para pemeluk agama yang berbeda, apa salah mereka? Jika mereka mencederai atau melecehkan agama yang kita peluk, apakah pencederaan itu atas nama diri sebagai pemeluk agama, ataukah per se individu yang justru mereka tengah mencederai agamanya sendiri? Jika mereka berbuat tidak adil karena kekuasaan yang dipegangnya, maka ketidakadilan itu atas nama agamanya ataukah karena ketidakadilan itu hadir justru ketika mereka melalaikan ajaran agamanya sendiri?

             Maka adalah setiap orang berhak untuk mendifinisikan agamanya itu sebagai agama yang memuati kebenaran dan kebaikan, yang berarti pula adalah hak pemeluk agama yang lain untuk melakukan hal yang sama.

             Kalau demikian kenyataannya, lantas bagaimana melandasi etika bersama dalam konteks negara? Di sinilah kita – jika masih mau jujur kepada dirinya sendiri – antara agama dan negara perlu mempunyai hubungan yang bersifat simbiotik, yakni suatu hubungan timbal balik yang saling memerlukan. Dalam satu sisi,  negara (state) seperti Indonesia, memerlukan panduan etika dan moral sebagaimana diajarkan oleh agama. Sementara  agama itu sendiri, memerlukan kawalan negara untuk kelestarian dan eksistensinya.  Dalam konteks Indonesia, maka Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara dapat dilihat sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan mengingat dua hal, yaitu (a) roh dari lima dasar Pancasila itu sendiri bersesuaian dengan substansi ajaran pada setiap agama; serta (b) penggunaan Pancasila (bukan secara formal agama Islam) adalah karena untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat-masyarakat Indonesia yang majemuk, baik dalam hal suku maupun agama. Keaneragaman suku dan agama yang ada di Indonesia ini – diamanatkan oleh Tuhan – untuk saling mengenal dan bekerjasama – bukan untuk saling bercerai-berai. Dalam kemajemukan demikian ini, mengajarkan kepada orang-orang yang beragama – untuk tidak berfikir egoistis, melainkan perlu bersikap toleran tanpa mengurangi prinsip-prinsip akidah dan etika keagamaan.

 

             Bagaimana Islam dan umat Islam hidup dalam negara atau pemerintahan yang mendasarkan pada Pancasila? Dalam konteks seperti ini, Islam dan umat Islam harus tampil dan menampilkan misi Islam itu sendiri yaitu “rahmatan lil alamin”. Inilah universalitas Islam. Universalitas Islam dalam konteks negara, didasarkan atas tujuh prinsip[4]. Ketujuh prinsip itu, (1) adalah al-syura (consultation). Artinya, prinsip musyawarah merupakan suatu prinsip yang diperintahkan al quran dan karena itu menjadi prinsip etika politik[5]. Prinsip musyawarah demikiaan ini juga diajarkan oleh adat-istiadat kita sebagaimana ungkapan: ”ono rembug yo dirembug”. (2) Prinsip al musawa (equality) dan al ikha’ (brotherhood). Keduanya mengandung pengertian persamaan dan persaudaraan. Pada prinsip ini, manusia adalah sama yang berbeda atau yang membedakan adalah kualitas ketaqwaannya;[6] (3) Prinsip al-adallah (justice) yang mengandung arti: honesty, fairness, dan integrity yaitu keadilan yang harus ditegakkan tanpa diskriminasi, penuh kejujuran, adanya ketulusan dan integritas[7] (4) Prinsip al hurriyyah (freedom) yang berarti menganut kebebasan. Kebebasan dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat harus diatur oleh aturan-aturan perundang-undangan agar kebebasan seseorang tidak melanggar kebebasan pihak lain; (5) Prinsip al amanah (trust). Dalam konteks kekuasaan negara, amanah merupakan mandat rakyat yang di dalamnya mempunyai nilai kontrak sosial yang tinggi;[8] (6) Prinsip al salam (peace) atau perdamaian sebagaimana dikemukakan al Quran.[9] Dan (7) Prinsp al tasamuh (toleran) yaitu prinsip saling menghormati antar sesama warga masyarakat. Prinsip-prinsip itu berlaku universal, bukan saja terhadap  masalah yang bersifat profan, tetapi juga masalah yang bersifat sakral, seperti toleransi dan menghormati agama-agama lain.[10] 

             Prinsip berfikir substantif dan akulturatif inilah yang memungkinkan kita dengan segala keluhuran jiwa memilih: jika dengan berkata-kata halus masih bisa, mengapa harus dengan kata-kata kasar. Jika dengan berdialog kita bisa menyelesaikan masalah, mengapa harus dengan perang atau tawuran. Jika dengan menghormati orang lain yang berbeda kita masih bisa, mengapa harus dengan menghinakan. Jika dengan perasaan cinta antarsesama, semuanya bisa berakhir dengan baik, mengapa harus dengan menggunakan perasaan kebencian?

             Kedewasaan dalam hidup bersama, diukur dari cara kita menghadapi perbedaan-perbedaan itu sendiri. Jika kita berbeda pendapat dengan orang lain misalnya, ”ucapan tulus: ”Saya benar, tetapi Anda pun belum tentu salah”, atau ”Anda salah, tetapi saya belum tentu benar”, merupakan potensi dialogis yang mengarah kepada kedewasaan orang-orang yang hidup dalam masyarakat yang majemuk untuk mencari titik-temu.

 

 

6. Strategi Pengembangan Budaya Damai

            Apa yang bisa kita petik dari kajian di atas?  Mari kita lihat kisah enam orang buta yang sedang mendefinisikan binatang gajah. Keenam murid buta yang tidak pernah tahu bentuk rupa gajah dan bahkan tidak pernah mendengar namanya, memutuskan untuk menyentuh binatang tersebut guna memperoleh gambaran rupanya. Salah satu murid yang menyentuh belalainya, berpendapat bahwa gajah itu seperti ular. Murid lainnya, memegang kaki binatang itu, lalu mengatakan bahwa binatang tersebut menyerupai pilar keras yang sangat besar. Murid ketiga, memegang ekornya, lalu bersikeras bahwa gajah memiliki kemiripan dengan sikat yang besar dan lentur. Murid keempat, meraba gadingnya yang tajam, dan mengatakan bahwa gajah pasti seperti lembing yang besar. Orang kelima, memegang telinga sang gajah, dan yakin bahwa binatang ini adalah sejenis kipas raksasa. Karena berada di antara kaki depan dan belakang sang gajah, murid keenam tidak bisa menyentuh gajah tersebut. Akibatnya, ia menuduh teman-temannya telah mengarang cerita bohong tentang sesuatu yang tidak eksis, sembari mengatakan bahwa sama sekali tidak ada binatang yang disebut ”gajah”. Keenam murid itu, sangat yakin dengan pengetahuan masing-masing mengenai binatang itu.

            Kisah keenam murid buta di atas, memberi hikmah buat kita. Pertama, ternyata realitas adalah sesuatu yang terlalu kompleks untuk dipahami sepenuhnya oleh manusia yang tidak sempurna. Kedua, kesalahan kolektif yang terjadi adalah karena mereka mereduksi seluruh fenomena ke dalam pengalaman parsial mereka sendiri. Ketiga, karena itu, memelihara perdamaian dan harmoni komunal bisa jauh lebih berharga daripada rasa superioritas individu yang muncul dengan bersiteguh dengan pemahaman  mengenai dunia realitas. Keempat, akan amat bijak jika murid-murid buta itu kembali menemui gajah tersebut dan bertukar posisi, sehingga mereka bisa mengapresiasi dengan lebih baik keseluruhan tubuh gajah itu dan juga pengetahuan masing-masing orang sebelumnya[11].  

 

            Itulah sebabnya, ketika orang atau suatu kelompok melihat kelompok lain sebagai “lawan” dan oleh karena itu, adalah wajar untuk dimusuhi bahkan dilawan – ternyata adalah hasil konstruksi manusia sendiri, maka tugas kita adalah “membongkar” konstruksi sosial itu, lalu membangun kembali menjadi bangunan di mana setiap manusia merasa nyaman memasuki bangunan tadi. Untuk itu, kita masih perlu belajar bagaimana menumbuhkan kesanggupan bukan saja untuk melihat dan memperlakukan orang lain sebagai saudara, tetapi juga mendesain bangunan persaudaraan itu sendiri. Mari hal itu, kita mulai dari sini.

 

7. Penutup

           

            Kalau kita melihat orang lain sebagai lawan, maka energi kita akan digunakan untuk melihat mereka celaka lalu kalau mereka sedang bernasib buruk, kita akan tersenyum simpul melihatnya. Kalau mereka berhasil, kita akan iri dan berusaha menjatuhkannya. Sedangkan kalau kita melihat orang lain sebagai kawan, apalagi sebagai saudara, maka dengan ringan kita berdoa untuk kebaikannya. Cara memandang secara positif seperti ini, efeknya luar biasa. Di mana-mana, dan ke mana-mana,selalu saja kita melihat penolong-penolong di sekitar kita

            Tinggal kita sekarang di sini, apa yang bisa kita sumbangkan untuk membangun kedamaian itu. Yang jelas, perbedaan (nurture and culture) adalah desain  Tuhan  (Maha Pencipta). Karena itu, perbedaan adalah keindahan, sehingga tugas mulia manusia ialah menghadirkan keindahan di balik perbedaan-perbedaan yang ada kepada setiap hatinurani manusia.***

 
(mudjahirin thohir, contact: 08122935474; thohir_mudjahirin@yahoo.com)  

[1] Disampaikan sebagai bahan diskusi pada Acara Dialog Interaktif “Fenomena Tawuran dan Solusinya” pada hari Sabtu, 18 Desember 2010 di Purworejo.

[2] Gurubesar dalam ilmu Antropologi pada Fakultas Ilmu Budaya Undip.

[3] Kajian lebih lanjut, lihat hasil penelitian IRE pada http://www.ireyogya.org/ire.php?about=penelitian.htm.

 

[4] Lihat Salam Arif (2004: 1-18.

[5] Lihat surat Al Imron: 3: 159; dan al Syura: 42: 38.

[6]Lihat Al Hujarat: 49: 13.

[7] Lihat surat al Maidah: 5: 8; dan al Anam: 6: 152.

[8]Lihat al Nisa: 4; 58.

[9] Lihat al Anfal: 8: 61.

[10]Lihat al Baqarah: 2: 256; al Kafirun: 109: 6.

[11] (lihat Manfred B. Steger, 2002. Globalism, The New Market Ideology. USA: Rownman & Littlefield Publisher. Diterjemahkan oleh Heru Prasetya, 2006, hlm: 27-28).

 

2 Responses to “Konflik dan Damai dalam Kehidupan Sosial”

  1. link Says:

    short term loans zero credit check-Cash Naturally without any appraisals of creditworthiness….

    Payday cash advances - A shorter Term Mortgage loan…

  2. proactol reviews Says:

    http://dribbble.com/yat2michea

Leave a Reply